koransakti.co.id – Ratusan guru honorer yang mengajar di berbagai madrasah swasta di Kabupaten Kerinci menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kerinci pada Rabu (1/10/2025). Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan satu tuntutan utama: keadilan dan kesempatan yang sama dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Para guru menilai bahwa sistem perekrutan yang ada saat ini sangat diskriminatif dan lebih memihak guru yang mengajar di sekolah negeri.
Merasa Dianaktirikan Selama Puluhan Tahun
Dalam orasi mereka, para guru mengungkapkan kekecewaan karena merasa dipandang sebagai tenaga pendidik kelas dua. Banyak di antara mereka yang telah mengabdi selama puluhan tahun, namun tidak pernah mendapatkan kesempatan yang sama dengan rekan-rekan mereka di sekolah negeri.
“Kami merasa ada perlakuan diskriminatif. Guru negeri yang baru beberapa tahun mengajar bisa langsung ikut seleksi PPPK dan lulus, sementara kami di swasta yang sudah puluhan tahun mengajar justru tidak mendapat kepastian,” seru Akmal, salah seorang guru honorer dalam orasinya.
Tuntutan utama yang mereka sampaikan adalah memberikan kesempatan yang sama, menyediakan kuota khusus, dan menghapus pandangan bahwa guru swasta adalah pendidik kelas dua.
Minta DPRD Jadi Jembatan ke Pusat
Massa aksi mendesak agar DPRD Kerinci tidak tinggal diam dan mau menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat. Mereka berharap tuntutan ini bisa sampai ke Kementerian Agama, DPR RI, bahkan hingga ke tingkat Presiden.
“Kami tidak menolak seleksi PPPK, tapi yang kami minta adalah perlakuan setara. Jangan ada diskriminasi. Kami hanya ingin keadilan,” tegas salah seorang orator.
Ketua DPRD Kerinci Berjanji Akan Bersurat ke Kemenag
Aspirasi para guru ini ditanggapi langsung oleh Ketua DPRD Kerinci, Irwandri. Ia menemui massa aksi dan menyatakan dukungannya secara penuh terhadap perjuangan para guru honorer madrasah swasta.
“Kami mendukung penuh aspirasi bapak ibu sekalian. Secepatnya DPRD Kerinci akan menyurati Kementerian Agama untuk menindaklanjuti masalah ini,” kata Irwandri, yang disambut lega oleh para peserta aksi.
Para guru berharap janji dari DPRD ini dapat menjadi langkah awal agar nasib mereka mendapatkan perhatian serius dan solusi yang adil dari pemerintah pusat.
