Penggerak HAM dan Rumah BUMN, Dorong Penguatan HAM bagi Pelaku Usaha di Desa Pondok Agung
koransakti.co.id, Sungai Penuh- Dewi Yulianti (Wilonna) Penggerak HAM Desa Sadar HAM Kota Sungai Penuh di bawah naungan Kementeria HAM RI berklaborasi bersama Rumah BUMN Kota Sungai Penuh menggelar kegiatan Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Pelaku Usaha, mengangkat tema “Peran Pelaku Usaha Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat” bersama masyarakat Desa Pondok Agung pada Rabu(11/11). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Seni Budaya Desa Pondok Agung ini diikuti oleh lebih dari 40 Orang Pesaerta.
Kegiatan di buka oleh Kepala Desa Pondok Agung, Indra Jaya yang di hadiri oleh Kapolres Kerinci AKBP, Hernawan Rizky serta PJU dan jajaran, Camat Pondok Tinggi, Sekcam, Ketua TP – PKK, staff desa, Pimpinan Rumah BUMN serta Para Pelaku Usaha Desa Pondok Agung.
Dalam sambutannya Kepala Desa Pondok Agung, Indra Jaya di wakili Sekdes Pondok Agung, Petriadi menyampaikan pentingnya penerapan HAM dalam praktik usaha di era globalisasi.
Menurutnya, dunia usaha tidak hanya di tuntut mencari keuntungan, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab sosial, etika bisnis, serta pemajuan HAM.
Ia juga mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, mungkin kedengaran Baru di Desa Pondok Agung. Ia berharap para peserta penguatan kapasitas HAM bagi pelaku usaha dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan baik di Desa maupun Kota Sungai Penuh.
“Penghormatan terhadap HAM bukan hanya kewajiban moral dan hukum, tetapi juga strategi jangka panjang untuk membangun kepercayaan konsumen, investor, dan masyarakat luas,” ungkapnya
Dewi Yulianti (Wilonna), dalam pemaparannya, menekankan pentingnya integrasi prinsip HAM dalam berusaha. “nilai tersebut merupakan pilar yang memperkuat kapasitas pelaku usaha agar tetap Etis, Adil, dan Berkelanjutan. HAM bukan sekadar aturan, melainkan kerangka moral bagi dunia usaha,” jelasnya Wilonna.
Pada sesi diskusi, para pelaku usaha menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan legalitas usaha NIB dll. Menanggapi hal tersebut, penggerak HAM akan berkoordinasi untuk menggandeng para pihak terkait, seperti Pemerintah, Rumah BUMN dan Organisasi HIPMI ataupun kamar Dagang.
“ Sesuai kebutuhan masyarakat nanti kita gandeng dinas tekait dan organisasi pelaku usaha, di harapkan kegiatan ini bisa memenuhi Hak dasar para pelaku usaha untuk kemajuan bersama” Tutupnya.
Acara di lanjutkan pemaparan dari rumah BUMN kota sungai penuh yang di sampaikan oleh Salsa dan Sesi. (red)
