koransakti.co.id, Lombok Barat- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Barat menggelar Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Acara penting ini berlangsung di Hotel Puri Saron Senggigi pada hari Selasa, 18 November 2025, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik di sektor pendidikan.
Komitmen Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kegiatan ini di hadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs. Mohamad Hendrayadi, seluruh Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, serta pelaksana di lingkungan Dikbud Kabupaten Lombok Barat. Kehadiran lengkap jajaran struktural ini menunjukkan komitmen serius dinas dalam mewujudkan pelayanan yang prima.
Sebagai narasumber utama dalam penyusunan SP dan SOP, hadir SULISTIONO PRIHARTONO, S. STP Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Lombok Barat. Beliau menekankan bahwa penyusunan SP dan SOP adalah sebuah mandat sekaligus kebutuhan mendesak bagi setiap instansi pemerintah.
SULISTIONO menegaskan bahwa dinas harus segera membuat SP dan SOP yang terperinci agar pelayanan publik menjadi:
Transparan dan Akuntabel: Adanya prosedur tertulis yang jelas memberikan kepastian hukum bagi petugas dan masyarakat, memudahkan pengawasan, dan mencegah praktik pungutan liar atau diskriminasi.
Konsisten dan Terukur: Setiap tahapan layanan akan seragam, terlepas dari petugas yang menanganinya, sehingga kualitas layanan selalu terjaga dan kinerjanya dapat dievaluasi secara objektif.
Efektif dan Efisien: Alur kerja yang terstandar akan meminimalisasi birokrasi yang berbelit, mengurangi potensi kesalahan, dan mempercepat waktu penyelesaian layanan.
Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat: Dengan adanya kepastian waktu, biaya, dan prosedur, kepercayaan publik terhadap kinerja Dikbud akan meningkat.
Layanan pengajuan Kenaikan Pangkat, Cuti, Kenaikan Gaji Berkala dll Dipercepat Drastis
Salah satu hasil nyata dari Bimtek ini adalah percepatan layanan administrasi kepegawaian. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dikbud, Imam Warsyi Nahwanda, S.STP menyampaikan bahwa timnya telah melakukan penyesuaian signifikan pada SP dan SOP, khususnya terkait layanan Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi Aparatur Sipil Negara Dikbud terutama para guru.
Sebelumnya, proses pengajuan KGB ini kerap memakan waktu berhari-hari hingga seminggu. Namun, dengan SOP yang baru, Imam optimistis bahwa waktu penyelesaian layanan ini bisa di pangkas menjadi maksimal 1 jam dan tentunya gratis.
Syarat utama percepatan ini adalah dokumen pengajuan harus lengkap dan semua pejabat terkait tidak berhalangan hadir untuk penandatanganan. Percepatan ini menjadi kabar gembira dan di harapkan dapat memberikan dorongan moral serta administrasi yang lebih baik bagi para pendidik di Lombok Barat.
Beliau menyampaikan bahwa layanan lainnya seperti pengajuan kenaikan pangkat, cuti dll juga akan di sesuaikan agar lebih cepat secara signifikan. 
Target Implementasi Awal Tahun 2026
Kepala Dinas Dikbud Lombok Barat, Hendrayadi, menutup acara dengan memberikan instruksi tegas. Beliau menekankan agar penyusunan dan finalisasi seluruh SP dan SOP di seluruh bidang dan sub bagian harus di selesaikan paling lambat awal Desember tahun ini.
“Tujuan kita jelas, yaitu menjadikan tahun 2026 sebagai tahun implementasi total Standar Pelayanan dan SOP ini. Ini bukan hanya dokumen di atas kertas, tapi harus menjadi pedoman kerja yang disiplin demi pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik di bidang pendidikan. Kita harus mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat, guru, dan seluruh stakeholder pendidikan di Lombok Barat,” tegasnya.
Diharapkan, dengan penetapan standar baku ini, pelayanan Dikbud Lombok Barat akan menjadi tolak ukur praktik administrasi pemerintahan yang baik (Good Governance) di tingkat kabupaten.
