koransakti.co.id- Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bergerak cepat merespons pemadaman listrik massal (blackout) yang melumpuhkan sebagian wilayah Sumatra pada akhir pekan ini. Parlemen menjadwalkan pemanggilan manajemen PT PLN (Persero) untuk meminta pertanggungjawaban dan penjelasan menyeluruh terkait insiden tersebut.
DPR Tuntut Strategi Mitigasi Jangka Panjang
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menggali akar permasalahan secara mendalam. DPR tidak hanya fokus pada penyebab padamnya listrik, tetapi juga dampak luas yang di rasakan masyarakat. Oleh karena itu, mereka menuntut PLN memaparkan strategi mitigasi yang konkret agar wilayah Sumatra bebas dari ancaman serupa di masa depan.
“Kami ingin memahami secara utuh kendala pada sistem pembangkit maupun jaringan yang terdampak. DPR rutin menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PLN, namun khusus untuk kasus blackout ini, kami akan memanggil mereka dalam waktu dekat guna mendapatkan gambaran yang komprehensif,” ujar Eddy, Minggu (24/5/2026).
Soroti Kerentanan Jalur Transmisi Listrik
Senada dengan Eddy, Anggota Komisi XII dari Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian, menilai PLN wajib membeberkan detail teknis gangguan beserta solusi jangka panjangnya. Kendati demikian, Komisi XII terlebih dahulu akan menggelar rapat internal untuk menyusun jadwal pemanggilan resmi.
Ramson menggarisbawahi bahwa pasokan energi pada pembangkit sebenarnya tidak mengalami kendala karena statusnya yang masih surplus (oversupply). Namun, ia menyoroti keandalan jalur transmisi yang selama ini kerap menjadi titik lemah.
“PLN harus meningkatkan pemeliharaan dan pengawasan jalur transmisi. Kita tahu jalur transmisi di Jawa dan Sumatra sangat rentan terhadap gangguan, apa pun pemicunya,” tegas Ramson.
Mendorong Kemandirian Energi di Setiap Provinsi
Di sisi lain, Anggota Komisi XII dari Fraksi Partai NasDem, Syarif Fasha, menawarkan solusi alternatif.
Legislator asal Daerah Pemilihan Jambi ini mendorong setiap provinsi di Sumatra untuk membangun kemandirian energi, sehingga tidak lagi bergantung penuh pada sistem interkoneksi regional. Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah—mulai dari batubara, gas, air, hingga energi surya—yang bisa di optimalkan secara mandiri.
Lebih lanjut, Syarif mengingatkan bahwa pembenahan sektor kelistrikan ini bukan semata-mata beban PLN, melainkan juga tanggung jawab besar Kementerian ESDM dalam merumuskan regulasi yang kuat.
“Sangat ironis melihat Sumatra yang berstatus sebagai lumbung energi nasional justru memiliki ketahanan listrik yang sangat rapuh,” pungkas Syarif. (red)
