Pemkot Sungai Penuh dan BPJS Kesehatan Matangkan Rencana JKN 2027, 99.343 Warga Tercatat sebagai Peserta
Koransakti.co.id, Sungai Penuh– Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo mulai mematangkan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2027.
Pembahasan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Selasa (17/11/2026), dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sungai Penuh, Alpian, SE., MM, mewakili Wali Kota Alfin, SH.
Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan kelanjutan kerja sama antara Pemkot Sungai Penuh dan BPJS Kesehatan, khususnya terkait jaminan kesehatan bagi masyarakat yang terdaftar dalam segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang iurannya di daftarkan pemerintah daerah.
Pembahasan di lakukan mengingat perjanjian kerja sama yang sedang berjalan akan berakhir pada 31 Desember 2026. Karena itu, diperlukan kesepahaman dan perencanaan matang agar keberlanjutan kepesertaan masyarakat pada tahun berikutnya tetap terjaga.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo, Henny Nursanty, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh atas dukungan dan sinergi yang selama ini terbangun dalam pelaksanaan Program JKN.
Menurut Henny, kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional.
Ia juga memaparkan perkembangan kepesertaan JKN di Kota Sungai Penuh. Berdasarkan data hingga 1 November 2026, jumlah peserta JKN secara keseluruhan mencapai 99.343 orang, dengan 73.466 peserta di antaranya tercatat berstatus aktif.
Capaian tersebut menjadi gambaran pentingnya keberlanjutan dukungan pemerintah daerah agar semakin banyak masyarakat dapat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.
Sementara itu, Sekda Alpian menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh tetap berkomitmen mendukung penyelenggaraan Program JKN sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program tersebut. Selain itu, pembahasan lanjutan mengenai kepesertaan JKN lainnya juga tengah di lakukan melalui penyusunan rencana aksi daerah.
“Pemerintah Kota Sungai Penuh terus berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan melalui Program JKN, meskipun kondisi keuangan daerah saat ini harus menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran secara nasional,” ujar Alpian.
Alpian juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merumuskan langkah dan strategi pembiayaan yang tepat. Dengan koordinasi lintas sektor, di harapkan berbagai tantangan terkait keberlanjutan kepesertaan dapat di carikan solusi terbaik.
Pembahasan tersebut turut melibatkan jajaran OPD, para kepala bagian, serta perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo. Masing-masing perangkat daerah di berikan kesempatan menyampaikan rencana aksi, strategi penyelesaian, dan langkah konkret dalam mendukung pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat.
Melalui pembahasan Rencana Kerja JKN Tahun 2027 ini, Pemkot Sungai Penuh berharap kerja sama dengan BPJS Kesehatan semakin kuat dan terarah.
Pemerintah daerah juga berupaya menjaga agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi komitmen dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
Keberlanjutan Program JKN diharapkan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, sehingga masyarakat Kota Sungai Penuh dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, merata, dan berkesinambungan. (Emi)















