Koransakti.co.id, Kerinci- Masyarakat Desa Semerah, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Kerinci, Kamis (21/5/2026).
Massa aksi menyampaikan tuntutan terkait kepemimpinan Kepala Desa Semerah, Drs. Jalpahri, serta meminta Pemerintah Kabupaten Kerinci menindaklanjuti berbagai persoalan yang mereka sampaikan.
Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil musyawarah masyarakat bersama Depati, Ninik Mamak, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat Desa Semerah.
Massa datang dengan membawa sejumlah tuntutan yang berisi persoalan tata kelola pemerintahan desa, pelayanan publik, penggunaan dana desa, hingga pembentukan kelembagaan desa.
Pemkab Kerinci Terima Perwakilan Massa untuk Audiensi 
Usai menyampaikan aspirasi di halaman Kantor Bupati Kerinci, di Bukit Tengah, Siulak, perwakilan massa di terima pemerintah daerah untuk melakukan audiensi.
Audiensi tersebut di hadiri unsur Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Asisten Pemerintah Kabupaten Kerinci yang mewakili Bupati Kerinci, kemudian turut hadir Ketua dan Anggota DPRD Kerinci, Sekretaris DPRD (Sekwan), Kepala Dinas terkait, Inspektorat serta unsur Forkopimda.
Dalam pertemuan itu, perwakilan masyarakat Desa Semerah menyampaikan langsung poin-poin tuntutan yang sebelumnya telah di putuskan melalui musyawarah masyarakat desa Semerah.
Warga berharap pemerintah daerah bersama lembaga terkait dapat menindaklanjuti laporan masyarakat melalui mekanisme pemerintahan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Warga Bawa Hasil Musyawarah Bersama Ninik Mamak dan BPD
Menurut massa aksi, keputusan menyampaikan aspirasi ke Pemerintah Kabupaten Kerinci lahir setelah masyarakat melakukan rapat bersama tokoh adat, BPD, dan unsur masyarakat Desa Semerah.
Dalam hasil musyawarah tersebut, warga menyatakan berbagai keberatan terhadap pola kepemimpinan Jalpahri yang di nilai tidak menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan undang undang yang berlaku dan tidak lagi berjalan sesuai harapan masyarakat.
Massa menilai di perlukan langkah tegas pemerintah daerah terhadap kepemimpinan Kepala Desa, Jalpahri demi memulihkan pemerintahan desa dengan masyarakat.
Massa Soroti Pelayanan Publik dan Musyawarah Desa
Dalam tuntutannya, warga menyampaikan keluhan terkait pelayanan administrasi desa yang di nilai tidak berjalan optimal.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti minimnya pelaksanaan musyawarah desa bersama BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta lembaga adat.
Menurut warga, masyarakat sejak beberapa waktu terakhir menunggu pelaksanaan musyawarah terkait penggunaan anggaran desa dan program pembangunan, namun belum terlaksana sesuai harapan masyarakat hingga sekarang.
Persoalan keterbukaan informasi pemerintahan desa juga menjadi salah satu poin yang di sampaikan massa kepada pemerintah daerah.
Pengelolaan Dana Desa dan Bantuan Sosial Jadi Sorotan
Dalam aksi tersebut, masyarakat juga meminta adanya tindakan tegas dugaan tindakan korupsi dana desa tahun 2023 yang sudah di audit oleh Inspektorat Kabupaten Kerinci pada tahun 2024. Serta penelusuran terhadap penggunaan Dana Desa lainnya.
Massa menduga terdapat persoalan dalam tata kelola anggaran desa dan meminta pemerintah maupun aparat berwenang melakukan pemeriksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Tak hanya itu, warga juga menyoroti penyaluran bantuan sosial yang menurut mereka tidak tepat sasaran dan dugaan penyelewengan bansos lainnya.
Beberapa peserta aksi mempertanyakan data penerima bantuan sosial, bantuan kesehatan, serta program bantuan pemerintah lainnya yang di nilai masyarakat tidak adanya keterbukaan.
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Di persoalkan
Selain itu, masyarakat Desa Semerah juga turut menyampaikan keberatan terhadap proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurut massa, proses penentuan pengurus koperasi di nilai tidak melalui mekanisme musyawarah terbuka yang melibatkan unsur masyarakat secara menyeluruh.
Warga juga mempertanyakan pelaksanaan pembentukan koperasi yang di sebut berlangsung tanpa adanya musyawarah dengan masyarakat Desa Semerah.
Kepala Desa,Jalpahri menunjuk sendiri pengurus inti, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) dari keluarga terdekatnya sendiri. Karena itu, masyarakat menolak atas pembentukan KDMP yang dianggap telah menyalahi aturan dalam proses pembentukan koperasi tersebut.
Pernyataan Kepala Desa Ikut Menjadi Sorotan Massa
Dalam penyampaian tuntutannya, warga juga menyinggung sejumlah pernyataan yang di sebut pernah di sampaikan Kepala Desa Semerah Jalpahri
Menurut keterangan masyarakat, Kepala Desa menyatakan tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya.
Massa juga menyinggung pernyataan terkait biaya yang di sebut telah di keluarkan selama proses menuju jabatan kepala desa yang nilainya di sebut cukup fantastis, namun dia tidak menyebut penjelasan rinci mengenai peruntukannya.
Pernyataan tersebut, menurut warga, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan menjadi salah satu alasan munculnya tuntutan pemberhentian terhadap kepemimpinan Jalpahri
Masyarakat Minta Pemkab dan DPRD Kerinci Ambil Sikap
Melalui aksi demonstrasi dan audiensi tersebut, masyarakat Desa Semerah berharap Pemerintah Kabupaten Kerinci, DPRD, serta pihak terkait segera mengambil langkah terhadap berbagai aspirasi yang di sampaikan.
Warga meminta adanya evaluasi, klarifikasi, serta proses pemberhentian Kepala Desa Semerah sesuai mekanisme hukum dan aturan pemerintahan desa yang berlaku
Aksi demonstrasi dan audiensi masyarakat Desa Semerah berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan massa juga menyerahkan satu berkas dokumen resmi kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci, Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, dan Polres Kerinci diantaranya berisi penyampaian aspirasi masyarakat, surat pengaduan masyarakat terkait permintaan pemberhentian Kepala Desa Semerah, berita acara hasil rapat bersama Ninik Mamak, BPD, tokoh masyarakat, serta sejumlah dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan tuntutan warga Desa Semerah.
Masyarakat berharap seluruh laporan, dan aspirasi terkait pemberhentian Kepala Desa Jalpahri dapat ditindaklanjuti segera. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa Semerah dapat berjalan sebagaimana mestinya demi keamanan dan kenyamanan bersama. (Emi)
Baca juga:
