Oleh :DEDI ASIKIN
Koran Sakti.co.id- Berhemat memang baik. Tapi mendapat lebih baik lagi.
Pandai menghemat tak pandai mendapat resikonya hidup pas-pasan. Bahkan bisa serba kekurangan.
Presiden Prabowo mengakui bahwa negeri ini kaya raya.
Bahan tambang meski sudah dirambah masih tersedia.
Batu bara misalnya masih tersedia untuk 65 tahun kedepan. Begitupun emas, timah, nikel, tembaga.
Yang sudah hampir habis minyak. Kata Menteri ESDM (waktu itu) Arifin Tasrif minyak kita akan habis dalam waktu 9 tahun lagi.
Yang dilakukan presiden Prabowo adalah melakukan penghematan. Hal itu sudah secara resmi dituangkan dalam Inpres no 1 tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN/APBD 2025.
Inpres itu juga disusul dengan Surmenkeu No. 37/,MK.O2/2025.
Anggaran semua Kementerian, badan dan lembaga dipangkas.
Hasil pangkas anggaran itu mendapatkan dana sebesar Rp 306,7 trilyun.
Prabowo menjelaskan bahwa yang dipangkas itu intinya anggaran perjalanan dinas (64,3%), alat tulis (90%), penelitian (73%) .
Hampir semua Kementerian dan lembaga/badan mengeluh.
Menteri Desa Yandri Susanto menyebut honor pendamping desa hanya bisa dibayar 10 bulan akibat anggaran dipangkas Rp.722,7 milyar dari anggaran semula Rp.2.19 trilyun.
TVRI dan RRI bersiap mem PHK sekitar 1.000 pegawai tidak tetap dan menghapus kontributor daerah.
Badan Kepegawaian Negara merencanakan ASN WFO (Work From Office) cuma 3 hari, sisanya 2 hari WFA ( Work From Anywhere).
Tentulah dengan cara itu akan timbul kekhawatiran nasib pelayanan publik.
BUMN hemat listrik. Jam 17.00 lampu lampu mulai dipadamkan.
Kementerian PU yang kena sunnat Impres No.1 tahun 2025 Rp. 81,38 triliun membatalkan 14 proyek bendungan dan saluran irigasi.
Menteri PU Dudi Anggodo tidak menolak jika pembatalan proyek itu akan mengakibatkan kendala swasembada pangan demi ketahanan pangan yang merupakan program prioritas presiden Prabowo.
Selain itu ada 29 proyek infrastruktur yang tahun ini dibatalkan.
Yang menarik dan patut mendapat perhatian adalah pemangkasan terhadap anggaran pendidikan.
Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, (Dikdasmen) dipenggal Rp.8 trilyun, Kementrian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi (Diktisaintek) dipotong Rp.14 T .
Sementara Kementrian Agama yang juga melaksanakan program pendidikan dikurud Rp.12,3 trilyun.
Kordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Ubaid Matraji memastikan bahwa pengurangan anggaran pendidikan itu akan berakibat menurunnya kualitas pendidikan.
Itu pasti, kata dia.
Selain itu tambahnya, pemotongan anggaran pendidikan itu melanggar UUD1945 (pasal 31).
Dengan pasal itu ditetapkan Anggaran Pendidikan 20%.
Itu harga mati, tak bisa ditawar lagi. Mengutak ngutik anggaran pendidikan melanggar UUD1945.
Keluhan masyarakat juga mulai terdengar.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) , mulai miris. Pengurangan biaya rapat akan mengakibatkan jumlah tamu dan konsumsi menurun.
Pegawai Swasta juga mulai harap harap cemas. Jika banyak proyek infrastruktur dibatalkan artinya banyak kontraktor tsk dapat pekerjaan. Bisa bisa terjadi PHK.
Dana yang terkumpul dari penghematan anggaran itu konon sebagian digunakan untuk anggaran MBG.
Padahal banyak pendapat bahwa Makan Bergizi Gratis itu niatnya baik, cuma caranya yang tidak tepat.
Ada usul sebaiknya yang dilakukan negara adalah mendorong perbaikan ekonomi penduduk.
Yang jadi petani, mukti, bukan tinggal daki, yang jadi nelayan jaya dilautan bukan cuma kulit yang makin kelam.
Yang pedagang berkembang dengan baik. Pegawai Negri mendapat gaji yang cukup.
Kira cara itu lebih baik dari pada dengan MBG yang terkesan menjadi sebuah proyek yang secara teknis saja rumit.***
