Belanja Negara Dikelola Pusat 78%, Daerah Hanya 22%
Koransakti.co.id- Sampai dengan Agustus 2026, realisasi Belanja Pusat Kementerian/Lembaga Rp1.791,5 triliun atau 78%. Sedangkan Belanja Daerah melalui Transfer ke Daerah Rp504,3 triliun (22%).
Itu artinya politik anggaran kita sangat sentralistik. Mulai dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan PPK yang mengelola dana sebesar Rp1.791,5 triliun berada di pusat dan eksekusi di lakukan di pusat: daerah hanya menerima “kegiatan” yang di kelola pusat. Memang ada realisasi bersifat mandatori, misalnya subsidi dan kompensasi energi. Selebihnya full kewenangan pusat.
Dalam konteks “Desentralisasi Fiskal”, kita perlu bertanya, masih relevankah implementasi otonomi daerah yang di gaungkan pascareformasi dulu? Atau kita sudah kembali ke pola sentralistik?
Mengapa indikasi sentralistik pengelolaan anggaran semakin kuat?
Pertama, menurunnya “kepercayaan” terhadap daerah. DAK untuk kesehatan dan pendidikan tidak berjalan sesuai harapan, padahal kedua isu tersebut menjadi slogan kampanye pilkada. Realitanya, stunting masih ada di mana-mana, termasuk di daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi.
Kedua, keinginan pusat menyukseskan program strategis seperti MBG sangat tinggi. Di lapangan muncul berbagai masalah yang tidak kunjung berhenti meski pucuk pimpinan BGN berganti. Salah satu penyebabnya, sejak awal daerah tidak di libatkan sebagai core implementasi.
Ketiga, DAU lebih banyak di gunakan untuk gaji pegawai. Hanya 12% daerah dari 546 yang mampu memenuhi ambang 30% untuk biaya gaji. Pusat bahkan harus menambah TKD sekitar Rp18,9 triliun khusus pembayaran gaji PPPK. Pengangkatan PPPK belum sepenuhnya mengacu pada disiplin anggaran yang tersedia.
Pesan yang ingin di sampaikan adalah penting bagi daerah untuk melaksanakan disiplin anggaran sesuai dengan kekuatan fiskal yang tersedia secara terencana dengan lebih baik. Pusat juga sebaiknya tidak mendominasi pengelolaan anggaran. Jika daerah dianggap kurang fokus, lakukan pembinaan secara masif. Sentralisasi anggaran bukan hanya tidak sesuai semangat desentralisasi, tetapi juga tidak sepenuhnya tepat dalam merawat kehidupan bernegara.
Penulis: 
