koransakti.co.id, Pangkalpinang- Di tengah ambisi besar Indonesia menuju transisi energi bersih, *fakta ketertinggalan energi nasional justru terbuka lebar* dalam Diskusi Publik *“Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung; Diskusi Data dan Fakta”*. Paparan tajam datang dari *Dr. Ir. Agus Puji Prasetyo, M.Eng., IPU, ASEAN Eng, APEC Eng*, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2021–2025 sekaligus Chairman Global Institute for Nuclear Energy and Sustainable Development, PLN Institute of Technology.
Mengawali pemaparannya tentang *kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan, pengoperasian, dan pemanfaatan PLTN*, Agus langsung memotret posisi Indonesia yang belum ideal. Hingga 2024, Indonesia masih berada di *peringkat ke-19 konsumsi energi per kapita dunia*, indikator kuat bahwa energi belum benar-benar menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan industri.
“Konsumsi energi per kapita kita rendah. Ini menandakan sektor industri belum tumbuh optimal, dan elektrifikasi belum sepenuhnya merata,” kata Agus.
Ia menegaskan, persoalan energi nasional bukan hanya soal produksi, tetapi juga *ketimpangan akses*. Hingga kini, masih banyak masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan yang *belum menikmati listrik secara memadai*, akibat keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas energi.
Baca juga: Presiden Prabowo: Swasembada Pangan dan Energi adalah Fondasi Transformasi Bangsa
Masalah kian kompleks ketika melihat *pertumbuhan pembangkit listrik nasional yang stagnan*.
Agus menyebut, saat ini Indonesia hanya mampu menambah kapasitas pembangkit sekitar *3–3,5 gigawatt (GW) per tahun*, angka yang jauh dari cukup untuk menopang pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, serta kebutuhan energi masa depan.
“Kalau kita ingin mengejar ketertinggalan, pertumbuhan pembangkit harus melonjak *tiga sampai empat kali lipat*, minimal *6–7 GW per tahun*,” tegasnya.
Namun pembangkit bukan satu-satunya titik lemah. Agus juga mengkritisi *sistem transmisi dan distribusi listrik nasional yang belum memadai*. Ketimpangan jaringan membuat pasokan listrik tidak merata, efisiensi rendah, dan memperbesar jurang pembangunan antarwilayah.
Di sisi lain, Indonesia tengah di dorong target global untuk menurunkan emisi karbon.
Namun, menurut Agus, *transisi energi menuju energi bersih masih menghadapi hambatan struktural*. Energi baru dan terbarukan belum cukup stabil untuk menopang beban dasar (base load) nasional, sementara ketergantungan pada energi fosil kian berisiko.
Dalam konteks itulah, energi nuklir kembali mendapatkan tempat strategis. Agus mengingatkan bahwa arah kebijakan energi nasional telah berubah signifikan.
Jika dalam *PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN)* nuklir masih di tempatkan sebagai *opsi terakhir*, maka dalam *PP Nomor 40 Tahun 2025*, nuklir justru di posisikan sebagai *instrumen penting untuk menyeimbangkan sistem energi dan mencapai target dekarbonisasi*.
“Ini perubahan paradigma. Nuklir bukan lagi pilihan darurat, tapi bagian dari solusi jangka panjang,” ujarnya.
Namun Agus menekankan, pembangunan PLTN tidak bisa di lihat semata sebagai proyek fisik. *Kesiapan SDM menjadi faktor kunci*, bahkan menentukan keberhasilan atau kegagalan program nuklir nasional.
Tanpa SDM yang kompeten, aman, dan tersertifikasi, teknologi secanggih apa pun berisiko tinggi.
Ia menyoroti sisi positif yang kerap luput dari perdebatan publik, yakni *potensi penciptaan lapangan kerja*. Pembangunan dan pengoperasian PLTN di perkirakan mampu menyerap *setidaknya 6.850 tenaga kerja*, mulai dari tenaga ahli nuklir, insinyur, operator, hingga tenaga pendukung.
“Ini bukan hanya soal energi, tapi juga pembangunan manusia. Tapi semua itu harus di siapkan sejak dini melalui pendidikan, pelatihan, dan regulasi yang konsisten,” tegas Agus.
Diskusi publik ini menjadi ruang penting untuk *membongkar mitos, ketakutan, dan disinformasi* seputar PLTN, khususnya di Bangka Belitung. Lebih dari itu, forum ini menegaskan bahwa persoalan energi nasional tidak bisa di selesaikan dengan pendekatan setengah hati.
Di tengah kebutuhan energi yang terus melonjak, target dekarbonisasi yang mendesak, serta keterbatasan sumber daya fosil, *PLTN bukan lagi sekadar wacana futuristik*.
Diskusi ini mengirimkan pesan tegas: tanpa keberanian kebijakan, lonjakan kapasitas pembangkit, dan kesiapan SDM, *transisi energi Indonesia berisiko berhenti sebagai jargon*.
Dan bagi Bangka Belitung, isu PLTN kini bukan hanya soal lokasi, tetapi tentang *apakah daerah siap mengambil peran strategis dalam masa depan energi nasional*. (KBO Babel)
