Home / Hukum / Peristiwa

Rabu, 1 Juli 2026 - 08:48 WIB

Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook

koransakti - Penulis

Koransakti.co.id, Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) untuk tahun anggaran 2020–2022.

Putusan tersebut di bacakan Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah dalam sidang yang di gelar pada Selasa (30/6/2026).

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider.

Baca juga :   Canggih! Abang Ojol Ini Lacak dan Tangkap Sendiri Maling Motor NMAX Miliknya Pakai GPS

Selain menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun, majelis hakim juga menghukum Nadiem membayar denda sebesar Rp1 miliar. Apabila denda tersebut tidak di bayarkan, hukuman akan diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.

Tidak hanya itu, pengadilan juga membebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp809 miliar.

Jika kewajiban tersebut tidak di penuhi, Nadiem akan menjalani pidana penjara tambahan selama lima tahun.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai tindak pidana yang di lakukan terdakwa berlangsung secara terencana, terstruktur, dan sistematis.

Perbuatan tersebut di nilai telah menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar serta berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi peserta didik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Baca juga :   Presiden Trump Langsung Menyambut Presiden Xi Jinping di Bandara: Respect dan Kepentingan Politik dan Ekonomi

Hakim juga menegaskan bahwa tindakan terdakwa bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sebagai seorang menteri, Nadiem seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan amanah jabatan, bukan justru menyalahgunakan kewenangan yang di milikinya.

Dengan putusan ini, perkara korupsi pengadaan Chromebook yang menjadi sorotan publik memasuki babak baru. Meski demikian, terdakwa masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (*)

Berita ini 23 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Inspiratif

PWI Pusat Adakan Malam Apresiasi dengan Mitra HPN 2024

Bandung

Kanaya Whu, Vokalis Emka 9 yang Kerap Dampingi KDM, Berpulang di Usia 35 Tahun

Hukum

Pakar Gempa UNAND Ungkap Penyebab Bangunan Ambruk: Hanya Digambar, Tidak Didesain

Peristiwa

Diduga Curi Sawit, Warga Air Panas Sungai Bengkal Dilaporkan ke Polda Jambi

Daerah

Polisi Bongkar Sindikat Curanmor Lintas Jakarta-Jambi, 43 Motor Dijual ke Bungo

Hukum

KUHP Baru Tegaskan Perlindungan Anak: Membawa Anak di Bawah Umur Tanpa Izin Orang Tua Tetap Pidana

Internasional

Di Hadapan Puluhan Ribu Pelayat, Trump Sebut Charlie Kirk ‘Pahlawan Amerika’

Hukum

Tragedi Al Khoziny Jadi Alarm, AHY Akan Tindak Tegas Ponpes Tanpa Izin Bangunan