Home / Opini

Rabu, 29 April 2026 - 11:10 WIB

Mata Uang Rupiah Sakit: Siapa yang Paling Bertanggung Jawab?

koransakti - Penulis

Koransakti.co.id- Sejak awal April, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bertengger pada Rp17.000 untuk US$1. Bahkan sempat menyentuh angka Rp17.300.

Banyak hal bisa di jadikan alasan, baik faktor internal seperti inflasi, neraca perdagangan, defisit, dan aliran modal keluar, maupun faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga Amerika serta krisis Timur Tengah yang menyebabkan naiknya harga minyak dunia.

Semakin tinggi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akan memperberat beban perusahaan dalam negeri yang bahan bakunya bergantung pada impor. Demikian juga perusahaan yang memiliki utang dalam valuta asing.

Pertamina dan PLN merupakan dua BUMN yang paling terdampak karena struktur biaya operasionalnya sebagian besar dalam mata uang asing. Bahkan hal ini akan berdampak ke APBN karena sebagian utang luar negeri dalam bentuk dolar AS.

Baca juga :   Ketua DPRD Kerinci Irwandri Desak Bank Jambi Percepat Pemulihan Layanan Usai Gangguan Mobile Banking

Pertanyaan paling krusial adalah: siapa yang paling bertanggung jawab terhadap lonjakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang nyaris tak terkendali?

Jawabannya: Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tentang BI yang telah beberapa kali di amandemen, tugas BI pada intinya hanya dua: mengendalikan nilai tukar dan mengendalikan inflasi.

Untuk tugas pengendalian inflasi, BI bahkan sudah di bantu secara “volunteer” oleh kepala daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Negara bukan hanya memberi kekuasaan besar kepada BI untuk mengendalikan nilai tukar, tetapi juga memberikan kompensasi tinggi. Gubernur BI menerima gaji sekitar Rp250 juta per bulan, di tambah fasilitas kelas wahid seperti rumah, kendaraan, tiket kelas utama, dan akomodasi hotel bintang lima saat perjalanan dinas luar negeri. Data ini dapat di lihat dari hasil audit.

Baca juga :   Persiapan Lebaran 2026: Batas Maksimal dan Cara Tukar Uang Baru Melalui SERAMBI BI

Setelah di beri kekuasaan besar di bidang moneter serta gaji dan fasilitas kelas wahid, namun gagal menjalankan tugas atau tidak mampu mengendalikan nilai tukar, pertanyaannya: masih pantaskah menjabat sebagai Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur lainnya?

Kita tunggu suara DPR RI yang bertugas mengawasi Bank Indonesia.

Rakyat Indonesia bertahan hidup sederhana dan apa adanya. InsyaAllah bisa.

Penulis :

 

 

Berita ini 24 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Ahmad Heryawan dan Gaya Kepemimpinan Hemat yang Masih Dikenang di Jawa Barat

Opini

Ahmad Heryawan dan Gaya Kepemimpinan Hemat yang Masih Dikenang di Jawa Barat

Opini

Indonesia Beli Produk Perancis Lebih Rp 116 triliun: “Tu peux nous aider” Nya Apa?
Pelajaran dari China: Dua Menteri Dihukum Mati

Opini

Pelajaran dari China: Dua Menteri Dihukum Mati

Opini

Mengenakan Biaya ke Setiap Kapal yang Melewati Selat Malaka: Berisiko Tinggi

Opini

Top 3 propinsi economic growth Tinggi Tapi Stunting Juga Tinggi
Hari Perempuan Internasional 2026: Merayakan Resiliensi dan Kepemimpinan di Era Digital

Gaya Hidup

Hari Perempuan Internasional 2026: Merayakan Resiliensi dan Kepemimpinan di Era Digital

Opini

Menafsir Simbol “08” dan “80 Tahun” RI Kepemimpinan Prabowo Subianto

Opini

ITU MAH DRAMA, KANG