Home / Opini

Jumat, 24 April 2026 - 06:51 WIB

Membangun Rel Kereta Api Luar Jawa Penting: Tapi 142 Ribu Km Jalan Rakyat di Daerah Rusak Parah Jauh Lebih Penting

koransakti - Penulis

Koransakti.co.id- Menko Infrastruktur mendorong investasi pembangunan jaringan kereta api di luar Jawa sepanjang 14.000 km dengan nilai Rp1.200 triliun. Ini ide bagus karena jaringan rel aktif di luar Jawa baru sekitar 120 km, sedangkan di Pulau Jawa mencapai 4.921 km.

Namun, siapa yang akan membiayai? Pengusaha lokal atau investor asing seperti China dan Jepang?

Di tengah efisiensi, tidak mungkin mengharapkan dana APBN. Anggaran Kementerian PU 2026 hanya Rp118,5 triliun, sedangkan Kementerian Perhubungan hanya Rp28,4 triliun. Apalagi penugasan ke BUMN Karya sangat tidak mungkin karena kondisi keuangan BUMN Karya yang masih berdarah-darah akibat penugasan rezim terdahulu. Investor lokal juga tidak mungkin karena pasti akan menguras dana bank negara juga.

China saat ini lebih fokus investasi hilirisasi SDA seperti nikel, sekitar US$7 miliar. Jepang dengan komitmen Rp390 triliun fokus pada sektor energi seperti Blok Masela, serta proyek MRT fase II Rp25 triliun, fase III Rp14,5 triliun, dan Pelabuhan Patimban Rp28,1 triliun.

Baca juga :   Pasca Banjir dan Longsor, Wako Alfin Instruksikan Perbaikan Segera 

Investasi asing selalu mengikuti kepentingan nasional masing-masing dan berorientasi profit, baik bisnis maupun politik. China membutuhkan nikel, Jepang membutuhkan energi dan dukungan industri otomotifnya.

Wajar jika proyek yang kurang menguntungkan tidak menjadi prioritas mereka. Dari dulu Jepang tidak tertarik membangun rel kereta api, kalau pun ada hanya menghibahkan kereta bekas. MRT beda, karena sangat profitable.

Sebaiknya Menko Infrastruktur fokus mengoordinir perbaikan jalan kabupaten/kota sepanjang 142 ribu km yang dalam kondisi rusak berat, untuk memperlancar perekonomian rakyat di daerah. Tidak usah jauh-jauh. Di Kabupaten Lebak (sekitar 140 km dari Jakarta), 200 km jalan kabupaten rusak berat.

Baca juga :   Wawako Pantau Rencana Pembangunan Jalan ke Bukit Simancik

Mengandalkan APBD juga sulit karena TKD menurun akibat efisiensi. Realisasi 2024 Rp863,5 triliun, sementara pagu 2026 hanya Rp693 triliun. Jika pemda di paksa menaikkan pajak, di khawatirkan memicu “Pati effect” secara nasional karena kondisi ekonomi masyarakat daerah belum sepenuhnya pulih.

Semoga jalan kabupaten/kota se-Indonesia menjadi lebih baik dan mulus.

InsyaAllah.

Penulis:

Prof. Dr. RIZAL DJALIL MAKMUR, (Prof RDM), Analis Kebijakan Keuangan, Pangan, dan Health Economic, Eks Ketua BPK RI, Politisi Senior

Baca juga : Nusantara Siap Jadi Ibu Kota Baru, Pemerintah Pacu Infrastruktur

 

Berita ini 7 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Opini

ITU MAH DRAMA, KANG 

Opini

Pengamat Swarna Dwipa Institute (SDI) Frans Immanuel Saragih Puji Komunikasi Politik Sufmi Dasco

Opini

Kearifan Sang Mantan Kanselir

Opini

Mengenakan Biaya ke Setiap Kapal yang Melewati Selat Malaka: Berisiko Tinggi

Nasional

Pemuda Panca Marga sebagai Garda Bangsa

Daerah

Pernahkah Anda Bayangkan Apa Yang Terjadi Jika Isis & Anteknya Berkuasa Di Indonesia

Jakarta

Partai UKM Indonesia, Rumah Kaum Nasionalis Inklusif

Opini

Bung Karno Nonblok, Prabowo Go To The Block