koransakti.co.id – Prancis secara resmi mengakui negara Palestina. Pengumuman bersejarah ini disampaikan langsung oleh Presiden Emmanuel Macron di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Langkah ini menjadikan Prancis sebagai negara besar terbaru yang mengambil sikap tegas di tengah krisis yang terus berlanjut di Gaza.
Keputusan Prancis ini menyusul langkah serupa yang telah lebih dulu diambil oleh Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal. Gelombang pengakuan ini meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel.
Macron: “Waktunya untuk Perdamaian Telah Tiba”
Dalam pidatonya di PBB, Presiden Macron menyerukan diakhirinya perang. Ia menegaskan bahwa “tidak ada yang bisa membenarkan perang yang sedang berlangsung di Gaza.”
“Waktunya untuk perdamaian telah tiba,” kata Macron. Ia menambahkan bahwa komunitas internasional harus melakukan segalanya untuk menjaga kemungkinan solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina bisa hidup berdampingan dalam damai dan keamanan.
Sikap Berbeda dari Negara G7 Lainnya
Langkah yang diambil Prancis dan negara-negara lain seperti Inggris dan Kanada ini menunjukkan adanya pergeseran sikap di antara negara-negara Barat. Namun, tidak semua sependapat.
Amerika Serikat, Jerman, dan Italia memilih untuk tidak menghadiri konferensi tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Prancis dan Arab Saudi pada hari Senin. Konferensi tersebut secara khusus membahas rencana untuk solusi dua negara.
Presiden AS Donald Trump dijadwalkeun akan memberikan pidatonya di Majelis Umum PBB pada hari Selasa, yang dinantikan oleh banyak pihak.
Reaksi dari Palestina dan PBB
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, yang berbicara melalui tautan video, menyambut baik keputusan ini. Ia menyerukan gencatan senjata permanen dan menegaskan bahwa Hamas tidak bisa memiliki peran dalam pemerintahan di Gaza. “Apa yang kami inginkan adalah satu negara yang bersatu tanpa senjata,” katanya.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, juga menyebut situasi di Gaza “tidak dapat ditoleransi secara moral, hukum, dan politik.” Ia menegaskan bahwa solusi dua negara adalah “satu-satunya jalan yang kredibel” untuk perdamaian.
Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Dannon, menyebut pembicaraan di PBB sebagai sebuah “sandiwara” dan menolak kemungkinan adanya solusi dua negara.
