Home / Bisnis / Ekonomi

Selasa, 19 Mei 2026 - 06:06 WIB

Strategi Omnichannel: Mengapa Brand Lokal Mulai Mandiri dan Tinggalkan Ketergantungan pada Marketplace?

koransakti - Penulis

koransakti.co.id- Lanskap bisnis digital di Indonesia sedang mengalami pergeseran yang menarik. Belakangan ini, publik menyaksikan fenomena sejumlah merek dagang (brand) lokal yang mulai mengurangi ketergantungan mereka, bahkan hengkang, dari platform marketplace raksasa seperti Shopee dan TikTok Shop. Langkah berani ini mencuat ke permukaan seiring dengan melonjaknya biaya komisi dan biaya layanan yang di bebankan oleh pihak platform kepada para penjual (seller).

Lantas, apakah fenomena ini menandakan kemunduran bagi ekosistem digital? Jawabannya adalah tidak. Fenomena ini justru menjadi sinyal kedewasaan para pelaku usaha lokal dalam mengelola bisnis mereka.

Era Baru Hybrid Commerce dan Omnichannel

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) melihat pergeseran ini bukan sebagai aksi boikot, melainkan sebagai adaptasi tren omnichannel atau hybrid commerce. Banyak brand lokal kini menyadari bahwa menaruh semua telur dalam satu keranjang—yakni hanya mengandalkan marketplace—memiliki risiko yang besar bagi profitabilitas jangka panjang.

Sebagai solusinya, para pelaku usaha mulai membangun infrastruktur penjualan mandiri. Mereka memperkuat situs web resmi (website D2C), memaksimalkan live commerce di platform yang lebih fleksibel, mengoptimalkan chat commerce, hingga mengintegrasikannya dengan toko fisik (offline).

Catatan Penting: Marketplace tetap memegang peran krusial dalam hal mendatangkan arus konsumen (traffic), menyediakan sistem pembayaran, dan logistik yang terintegrasi. Namun, brand lokal kini memposisikan marketplace hanya sebagai salah satu pintu masuk, bukan satu-satunya penopang omset.

Dampak Terhadap Pertumbuhan E-Commerce Nasional

Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI menegaskan bahwa migrasi para penjual lokal ini tidak akan mengoreksi pertumbuhan transaksi digital nasional. Nilai transaksi e-commerce di Indonesia masih menunjukkan tren positif karena pasar digital yang sangat dinamis.

Pelaku UMKM dan brand besar pada dasarnya akan selalu bergerak menuju kanal yang menawarkan efisiensi tertinggi dan keuntungan paling optimal. Ketika biaya platform mulai menggerus margin keuntungan, diversifikasi kanal menjadi langkah penyelamat yang paling logis.

Menjaga Keseimbangan Ekosistem Digital

Untuk merespons dinamika ini, pemerintah terus mengupayakan titik temu yang adil. Fokus utamanya adalah mendorong prinsip transparansi dan praktik usaha yang sehat antara penyedia platform, sektor logistik, dan para pelaku UMKM. Dialog terbuka terus di galakkan agar platform tetap mampu berinovasi tanpa membebani pelaku usaha lokal secara berlebihan.

Bagi Anda pemilik brand, momentum ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi strategi pemasaran. Memanfaatkan strategi multichannel atau omnichannel sesuai kapasitas modal dan kebutuhan usaha akan membuka akses pasar yang jauh lebih luas dan mengamankan masa depan bisnis dari ketergantungan satu platform saja. (adam)

Berita ini 21 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Bisnis

Autopedia Indonesia: Ekosistem Digital Jual Beli Kendaraan yang Terus Berkembang

Kebijakan

Vaksinasi Berbasis Zona, Kementan Perkuat Perlindungan Peternak dari PMK

Bisnis

Maraknya Pemasangan Tiang dan Kabel Internet Di Kota Tangerang
Daging Udah Beli, Bumbunya Bingung? Jual "Magic BBQ Sauce" Homemade H-1! Solusi Bakaran Enak Tanpa Ribet Ngeracik, Laris Manis!

Bisnis

Daging Udah Beli, Bumbunya Bingung? Jual “Magic BBQ Sauce” Homemade H-1! Solusi Bakaran Enak Tanpa Ribet Ngeracik, Laris Manis!
IHSG Diprediksi Lanjut Menguat, Ini Rekomendasi Saham Pilihan Analis untuk Jumat (24/10)

Bisnis

IHSG Diprediksi Lanjut Menguat, Ini Rekomendasi Saham Pilihan Analis untuk Jumat (24/10)

Bandung

Anggaran Dipotong Pusat Rp2,45 Triliun, Gubernur Dedi Mulyadi Siapkan Strategi Efisiensi di Jabar
antarafoto-perpres-tentang-pengelolaan-sampah-menjadi-energi-terbarukan-

Bisnis

Proyek PSEL Danantara Ramai di Lirik Investor Asing

Ekonomi

Rakor Percepatan Proses Legislasi Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Tingkat Kabupaten/Kota