Home / Bandung / Teknologi

Kamis, 17 Juli 2025 - 13:15 WIB

SPPT-TI Wujudkan Pentingnya Digitalisasi Dalam Penegakan Hukum

koransakti - Penulis

Koran Sakti.co.id, Bandung – Di era globalisasi saat ini, proses digitalisasi sangat penting khususnya dalam penerapan hukum pidana. Hal ini untuk memonitoring penanganan perkara sehingga lebih transparan dan akuntabel.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Irjen Pol. Asep Jaenal Ahmadi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi (SPPT-TI) di Jawa Barat, Rabu (16/7/2025).

“Dalam RPJMN 2025-2029 telah mengamanatkan untuk diterapkannya penegakan hukum pidana dengan dukungan teknologi informasi. Salah satunya melalui Sistem Peradilan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi atau yang disingkat dengan SPPT-TI,” kata Asep.

SPPT-TI merupakan sistem yang mengintegrasikan aplikasi penanganan perkara yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK dan Ditjen Pemasyarakatan, dalam rangka pertukaran data dan dokumen elektronik administrasi penangan perkara pidana.

Baca juga :   Review iPhone Air: Desain Super Tipis dengan Chipset Kelas Pro, Tapi...

Melalui SPPT-TI pertukaran data dan dokumen administrasi penanganan perkara antara LPH, mulai dari tahap SPDP hingga Pelaksanaan Putusan Pengadilan dapat termonitor dengan media Dashboard yang telah berhasil dikembangkan Kemkomdigi.

“Pada tahun ini, Pak Menko Polkam Budi Gunawan mengamanatkan agar SPPT-TI dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karenanya, kegiatan ini dilaksanakan agar dapat menguatkan implementasi SPPT-TI yang dilakukan perwakilan LPH di wilayah hukum Jawa Barat,” kata Asep.

Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Mayarakat, Data, dan Informasi Kemenko Polkam, Brigjen Pol. M. Syafrial mengatakan, SPPT-TI menggunakan jaringan Intra-Government Secure Network (IGSN) dan dilengkapi dengan High Availability sistem sehingga memiliki tingkat proteksi keamanan yang tinggi.

Baca juga :   Kemenko Polkam Perkuat Digitalisasi Perlinsos Berbasis Data Kependudukan Nasional

“Target kami di tahun 2025 ini implementasi tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi di semua LPH. Kami tegaskan bahwa Polkam tidak ikut campur dalam proses penanganan perkara, tapi mendorong dalam digitalisasinya sehingga transparan, akuntabel, dan sebagainya,” kata Syafrial.

Sebagai informasi, pengembangan dan implementasi SPPT TI telah dilaksanakan sejak tahun 2018.

Adapun manfaat SPPT TI dalam penanganan perkara diantaranya identifikasi bottleneck penanganan perkara, tertib administrasi APH dalam penanganan perkara, mengukur kinerja penanganan perkara, Zero Overstay pada Lapas/Rutan, perencanaan penganggaran, dan keterbukaan informasi publik.***

Berita ini 56 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Bandung

Tanah Dieksekusi Tanpa Tahu Masalah, Warga Bandung Cari Keadilan Bersama LAPH FKPPBM

Advetorial

Bupati Hadiri Dauroh Fashohatul Lisan Bandung Selatan

Advetorial

Pemkot Bandung Salurkan Hibah Rp 11,8 Miliar kepada Partai Politik

Bandung

Kebakaran Hebat di Bandung, 8 Kios di Jalan Soekarno-Hatta Hangus Dilalap Api

Gaya Hidup

Bahaya Mengisi Daya HP Sambil Tidur: Ini Efeknya untuk Baterai dan Keselamatan

Bandung

Bupati Bandung Hadiri Peresmian Pengoperasian dan Pembangunan Energi Terbarukan di PT Geo Dipa Energi

Bandung

Jejak Sejarah Soeharto hingga SBY: Presiden Prabowo Resmikan Wajah Baru Museum Seskoad Bandung
5 Aplikasi Nonton Video Penghasil Saldo DANA 2025 (Terbukti Membayar)

Game

5 Game NFT Penghasil Uang 2025 & Cara Mencairkannya ke DANA (Waspada Risiko!)