Oleh: DEDI ASIKIN
Koran Sakti.co.id- Bahwa ada yang lain lain, bukan mustahil.
Tapi saya hanya menemukan narasi dan literasi tentang tiga sosok saja.
Memang orang dengan bermental demikian itu termasuk barang langka, kali.
Tak lain dan tak bukan, ini cerita tentang orang yang menolak melaksanakan ibadah haji dengan fasilitas dan uang negara. Alih alih yang lain rebutan mendapatkan kesempatan itu. Bisa ibadah haji secara gratis, dengan label petugas haji.
Setiap tahun ada ribuan yang (melalui seleksi) mendapat kesempatan itu. Tahun 2025 katanya ada 4.420 orang , atau 2% dari jumlah 221.000 jemaah ( sesuai quota). Label mereka itu, ada Haji Kosasih (Ongkos Dikasih), Haji Nurdin ( Nurut Dinas), atau Haji Entis (Haji Gratis).
Ada juga anggota DPR yang jadi haji Wasji (Pengawas Haji). Jumlahnya puluhan. Bahkan pernah sampai 200 orang
Tapi Perstiwa itu sempat menjadi perkara di KPK dan menyebabkan Menteri Agama masuk penjara
Tiga nama yang saya temukan itu, adalah :
– Bung Hatta wakil presiden pertama
– Hoegeng Iman Santoso Kapolri 1968-1971 dan
– Kaharuddin Datuk Rangkayo Baso, gubernur pertama Sumatera Barat (1957-1962).
Bung Hatta :
Seluruh orang di negeri ini pasti tahu siapa dia. Dilahirkan di Batu Ampar Sumatera Barat tanggal 2 Agustus 1902, pasca proklamasi kemerdekaan beliau didaulat jadi wakil presiden mendampingi bung Karno.
Tahun 1952 Mohamad Hatta berniat menunaikan ibadah haji.
Rencana itu terdengar oleh Presiden. Seraya bung Karno memerintahkan staf kepresidenan untuk menyiapkan segala fasilitas yang diperlukan. Termasuk sebuah pesawat terbang.
Wapres berhak memperoleh pasilitas negara, ujar presiden kepada staf kepresidenan.
Perintah presiden itu rupanya terdengar pula oleh bung Hatta.
Bergegas pula bung Hatta menemuinya:
Dialog imaginasinya kira kira begini :
“Bung, perintah ibadah haji itu turun kepada orang per perorang sebagai muslim. Bukan kepada negara atau wakil presiden.
Kerena itu maaf maaf kata, saya dan istri akan melaksanakan ibadah secara pribadi dengan pesawat haji biasa.
Bung Karno hanya temanggut manggut dibuatnya. Memang begitu dalilnya. Apa boleh buat.
Dan itulah yang terjadi. Bung Hatta dan isterinya Ny.Rahmi Hatta berangkat bersama jemaah lainnya bercampur baur. Biayanya katanya , diambil dari tabungan hasil dari honor buku buku yang ditulisnya.
Bung Hatta memang dikenal sebagai pejabat dan pemimpin yang jujur dan sederhana. Tidak aji mumpung kaya opung (?).
Dialah seorang mantan wakil presiden yang pernah kesulitan membayar tagihan listrik dan air di rumahnya.
Hatta juga disebutkan putrinya Mutia Hatta pernah bermimpi, bisa membeli sebuah sepatu Billy. Tapi mimpi itu tak kesampaian sampai beliau wafat.
Soal listrik, air dan PBB, gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mengangkat beliau sebagai warga kehormatan DKI Jakarta.
Dan biaya semua biaya (PBB listrik dan air) itu ditanggung Pemprop DKI setiap tahun.
Hoegeng Imam Santoso.
Secara berseloroh presiden ke 4 Abdurahman Wahid atau Gus Dur pernah menyebut, di Indonesia ini hanya ada tiga polisi yang jujur, yaitu Polisi tidur, patung polisi dan Hugeng.
Yang dimaksud tentulah Jendral polisi Hugeng Imam Santoso, Kapolri (1968-1971).
Jendral “kerempeng” itu juga dikenal sebagai polisi yang jujur dan hidup sederhana. Selama menjabat jabatan nomor satu di kepolisian (9 Mei 1968-2 Oktober 1971) ia dikenal sebagai pejabat anti suap dan sogok. Waktu menjabat Kepala Reserse di Medan, diberitakan dia pernah melemparkan perabotan mewah yang dikirim seorang bandar judi. Ia juga tak sungkan membongkar praktek penyelundupan yang dibekingi oknum polisi atau tentara.
Ia mulai mengejar koruptor jauh sebelum ada Undang Undang anti korupsi dan sebelum KPK lahir.
Konon salah satu sebab dicopot dari jabatan Kapolri, lantaran membongkar kasus penyelundupan mobil mewah yang dilakukan oleh Robby Tjahyadi. Ternyata itu Babah Aseng teman bisnis putera mahkota Cendana.
Memang, katanya presiden Suharto pernah menawari jadi Dubes disebuah negara di Eropa.
Tapi Hoegeng yang baru berusia 49 tahun menolak dan memilih ambil pensiun.
Hoegeng juga dikenal sebagai pejabat anti abuse of power (penyalah gunaan wewenang ). Misalnya dia menolak usul bawahan untuk boyongan naik haji berombongan dengan biaya instansi kepolisian.
Padahal sebenarnya bisa dan biasa dilakukan Kapolri lain sebelum atau sesudahnya.
Dia juga menolak pengawalan. Katanya kalau harus mati dalam melaksanakan tugas tidak apa-apa, rela saja.
Penjagaan di rumah malah menyebabkan teman teman enggan datang kerena harus melapor segala, birokrasi.
Waktu pensiun dia tidak punya mobil pribadi. Rumah yang di Menteng adalah bekas rumah dinas Kapolri yang dihibahkan oleh Kapolri penggantinya.
Yang menarik adalah keterangan Aditya. Salah seorang putranya itu menyebut gaji pensiun ayahnya sejak tahun 1971 sampai 2001 hanya Rp.10.000.
Baru berubah tahun 2002 menjadi Rp. 1.170.000,-
Selama itu kekurangan untuk biaya hidup ditutupi dari hasil penjualan lukisan karyanya serta sebagian dari honor menyanyi lagu Hawaian kesukaannya.
Hoegeng baru naik haji tahun 1994 atau 23 tahun setelah pensiun
Brigjen pol Khairuddin
Waktu tahun 1957 Provinsi Sumatera Tengah dimekarkan jadi tiga provinsi (Sumatra Barat, Riau dan Jambi), Kolonel pol Khairuddin Datuk Rangkayo Baso yang waktu itu menjabat Kapolda provinsi Sumatera Tengah, diangkat menjadi gubernur (pertama) provinsi Sumatera Barat.
Dia juga dikenal sebagai pejabat yang jujur dan sederhana.
Setelah pensiun dari gubernur (1962) dan dari kepolisian dengan pangkat Brigadir jenderal kehidupannya tetap begitu. Jujur, saklek dan sederhana.
Dikabarkan dia menolak ajakan Kapolri jenderal Sucipto Yudodiharjo yang mengajak menunaikan ibadah haji dengan rombongan Kapolri dan dibiayai instansi kepolisian.
Dia bilang malu kalau ikut gratis dengan kapolri meskipun kapolri itu mantan bawahannya ketika sama sama dinas di Polri.
Padahal pula yang diutus menemuinya Brigjen Pol Amir Mahmud sahabat lamanya juga ketika sama sama jadi Upas.
Ada cerita lain tentang polisi yang satu ini. Tahun 1970 ada 3 orang Kepala Daerah yang ada di wilayah Sumatera Barat sama sama menemui mantan bosnya itu. Tujuan tiada lain selain silaturahmi juga mencoba membujuk untuk menunaikan ibadah haji. Rencananya biayanya akan mereka tanggung.
Mereka adalah Mahyudin Algamar bupati Tanah Datar, Akhirul Yahya walikota Padang dan Mohammad Noor bupati Pariaman ?
“Jadi kalian mau memberangkatkan saya naik haji dengan biaya negara ?”
Begitu jawaban pak boss seketika.
Bukan begitu pak. Kami kan sudah seperti anak anak bapak. Janganlah bapak berfikiran seperti itu.
Kami ini bertiga mau iuran dengan uang pribadi untuk mengongkosi bapak. Tidak ada uang atau fasilitas negara jawab ketiga mantan anak buahnya itu.
Setelah lama dibujuk bujuk barulah tu aki aki pensiunan gubernur dan jendral polisi itu menyerah dan bersedia menunaikan ibadah haji.
Tapi karena yang terkumpul dari gaji ketiga orang itu hanya cukup untuk biaya satu orang, maka untuk bisa berangkat berdua sama isteri terpaksalah mereka menjual sebidang tanah keluarga. Merekapun berangkat tahun 1972.
