Koransakti.co.id, Kerinci- Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, Irwandri, bersama jajaran Komisi I DPRD Kerinci turun langsung ke Desa Semerah, Kecamatan Tanah Cogok, Selasa (26/5/2026), guna menindaklanjuti polemik pasca aksi demonstrasi masyarakat yang meminta Pemerintah Kabupaten Kerinci memberhentikan Kepala Desa Semerah, Jalpahri.
Kunjungan tersebut di lakukan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap dinamika pemerintahan desa yang tengah menjadi perhatian publik.
DPRD Kerinci Bergerak Cepat Tindaklanjuti Aspirasi Warga
Dalam agenda tersebut, rombongan DPRD terlebih dahulu mendatangi Kantor Camat Tanah Cogok guna memperoleh informasi utuh dari berbagai pihak serta menggali keterangan terkait kondisi dan perkembangan persoalan yang terjadi di Desa Semerah.
Hasil komunikasi dan data yang di himpun nantinya akan menjadi bahan kajian DPRD Kerinci dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
“Sebagai fungsi pengawasan, hari ini DPRD turun langsung ke Desa Semerah menindaklanjuti aspirasi masyarakat pasca aksi demonstrasi yang meminta pemerintah daerah memberhentikan Kepala Desa Semerah,” kata Irwandri.
DPRD Temui Langsung Kades Jalpahri
Usai melakukan pertemuan di Kantor Camat Tanah Cogok, Ketua DPRD Irwandri bersama Komisi I melanjutkan agenda dengan mendatangi kediaman Kepala Desa Semerah, Jalpahri.
Kunjungan itu di lakukan untuk mendengarkan secara langsung penjelasan, klarifikasi, serta pandangan dari Jalpahri terkait tuntutan masyarakat yang berkembang.
Irwandri menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan pemberhentian kepala desa. Meski demikian, pihaknya tetap menjalankan peran pengawasan dan konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci guna mencari solusi terbaik.
“Kami tidak punya kewenangan memutuskan pemberhentian kepala desa, tetapi DPRD tetap melakukan konsolidasi dan pembahasan bersama pemerintah daerah agar persoalan ini di selesaikan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Jalpahri: Demo Hak Masyarakat
Sementara itu, Kepala Desa Semerah, Jalpahri, dalam keterangannya menyatakan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak masyarakat selama di lakukan secara damai dan tidak bersifat anarkis.
Ia menilai tuntutan agar dirinya mundur dari jabatan kepala desa merupakan hal wajar karena menurutnya pro kontra itu pasti terjadi di tengah masyarakat. Namun demikian Jalpahri mengaku selama memimpin Desa Semerah, ia tidak pernah melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan aturan pemerintah maupun perundang-undangan.
“Silakan pecat saya kalau saya terbukti melanggar aturan yang telah di tetapkan. Tapi saya akan bertahan karena saya merasa tidak bersalah dan saya akan mengadukan persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi,kita tunggu saja hasil keputusan pemerintah” kata Jalpahri.
Ia juga menyebut bahwa sepanjang masa kepemimpinannya, dirinya belum pernah menerima surat teguran, baik secara lisan maupun tertulis, termasuk surat resmi permintaan pengunduran diri dari masyarakat.
Jalpahri juga menjelaskan kondisi pemerintahan Desa Semerah yang menurutnya mengalami kendala cukup berat dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menyebut kegiatan administrasi desa terpaksa di bantu oleh isteri dan anaknya karena anggaran desa sejak tahun 2023 di sebut tidak cair.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak pada operasional pemerintahan desa, termasuk menyebabkan sejumlah perangkat desa memilih pergi merantau ke luar daerah Kerinci untuk mencari penghidupan.
Menurut Jalpahri, keterlibatan keluarganya dalam membantu pekerjaan administrasi di lakukan semata-mata agar pelayanan dan urusan administrasi desa tetap berjalan di tengah keterbatasan sumber daya aparatur desa.
“Untuk administrasi desa, saya di bantu isteri dan anak karena kondisi desa memang mengalami kendala. Anggaran desa sejak 2023 tidak cair sehingga perangkat desa banyak yang merantau ke luar daerah Kerinci. Namun pelayanan kepada masyarakat tetap kami upayakan berjalan,” ungkap Jalpahri.
Harap Ada Islah antara Pemerintah Desa dan BPD
Jalpahri berharap kunjungan DPRD Kerinci ke Desa Semerah dapat menjadi momentum penyelesaian persoalan melalui dialog dan musyawah.
Ia berharap hubungan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat kembali harmonis melalui proses islah, sehingga roda pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal dan kondusif. (Emi)
Baca juga:
Masyarakat Desa Semerah Demo di Kantor Bupati Kerinci, Tuntut Pemberhentian Kades Jalpahri
