Home / Kerinci / Peristiwa

Selasa, 17 November 2026 - 14:59 WIB

Audiensi Belum Tuntas, Proyek RSUD Kerinci Rp137,5 Miliar Jadi Sorotan, Aksi Tiga Hari Disiapkan

koransakti - Penulis

oplus_2

oplus_2

Audiensi Belum Tuntas, Proyek RSUD Kerinci Rp137,5 Miliar Jadi Sorotan, Aksi Tiga Hari Disiapkan

Koransakti.co.id, Kerinci-  Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kerinci dengan nilai kontrak mencapai Rp137,5 miliar mulai mendapat sorotan serius dari gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan insan pers. Sejumlah persoalan terkait pelaksanaan proyek tersebut mencuat dalam audiensi bersama PT PP Urban (Urban-Penta KSO), selaku pelaksana pembangunan, Selasa (17/11/2026).

Audensi tersebut merupakan tindak lanjut dari surat permohonan audiensi yang sebelumnya di sampaikan gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Kerinci.

Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan di hadiri pelaksana lapangan, Ruli dan konsultan proyek. Mereka memberikan penjelasan mengenai perkembangan pembangunan, termasuk menyampaikan bahwa progres pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 50 persen.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab berbagai pertanyaan yang di sampaikan peserta audiensi. Gabungan LSM menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan klarifikasi lebih mendalam, terutama menyangkut keterbukaan informasi, kualitas pekerjaan, pengawasan, serta pelaksanaan proyek di lapangan.

Berdasarkan informasi dalam surat permohonan audiensi, proyek pembangunan RSUD Kabupaten Kerinci memiliki nilai kontrak sebesar Rp137.509.300.000 dengan sumber pendanaan APBN Tahun Anggaran 2027 dan di kerjakan oleh PT PP Urban (Urban-Penta KSO).

Progres Pekerjaan 50 Persen, Sejumlah Pertanyaan Belum Terjawab

Penyampaian progres pekerjaan mencapai 50 persen menjadi salah satu poin penting dalam audiensi. Namun, bagi gabungan LSM capaian fisik tersebut perlu di ikuti dengan keterbukaan mengenai kualitas dan kesesuaian pekerjaan terhadap spesifikasi teknis maupun dokumen kontrak.

Mereka ingin memastikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan tersebut tidak hanya mengejar target penyelesaian, tetapi juga memenuhi standar konstruksi, keselamatan, dan kualitas yang telah di tetapkan.

Sejumlah hal yang menjadi perhatian meliputi mutu pekerjaan konstruksi, progres fisik dan kesesuaian dengan kontrak, sistem pengawasan di lapangan, serta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.

Selain itu, peserta audiensi juga mempertanyakan dugaan penggunaan BBM bersubsidi untuk operasional proyek, persoalan tenaga kerja yang berkaitan dengan Persatuan Serikat Pekerja Indonesia, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Berbagai pertanyaan tersebut di sampaikan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Baca juga :   Mantan Pj Gubernur, Bahtiar Diperiksa Kasus Bibit Nanas Rp60 Miliar

Akses Wartawan ke Lokasi Proyek Ikut Di persoalkan

Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah dugaan pembatasan akses wartawan ketika hendak melakukan peliputan di lokasi pembangunan RSUD Kabupaten Kerinci.

Menurut keterangan pihak media, sebelumnya petugas keamanan (security) di kawasan proyek menyampaikan bahwa wartawan yang ingin memasuki area pekerjaan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bupati Kerinci.

Pernyataan tersebut kemudian di pertanyakan dalam audiensi. Namun, perwakilan PT PP Urban yang hadir di sebut membantah adanya kebijakan perusahaan yang membatasi akses wartawan sebagaimana di sampaikan petugas keamanan.

Perbedaan keterangan ini menjadi perhatian gabungan LSM dan media. Mereka meminta adanya kejelasan mengenai prosedur peliputan di kawasan proyek agar tidak menimbulkan kesan bahwa kegiatan jurnalistik mendapatkan hambatan.

Insan pers juga mengingatkan bahwa kebebasan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang di lindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Tentunya, pelaksanaan peliputan di kawasan konstruksi tetap perlu memperhatikan standar keselamatan dan prosedur keamanan. Namun, mekanisme tersebut di harapkan tidak menjadi alasan untuk menghalangi tugas jurnalistik.

Audiensi Belum Memuaskan, Aksi Tiga Hari Di siapkan

Belum di perolehnya jawaban yang dinilai memadai terhadap sejumlah persoalan mendorong gabungan LSM menyiapkan langkah lanjutan melalui aksi unjuk rasa.

Aksi tersebut di rencanakan berlangsung selama tiga hari berturut-turut, yakni 24 hingga 26 November 2026.

Baca juga :   Bila Ruang Fiskal Positif Transfer ke Daerah Bertambah?

Rencana penyampaian aspirasi ini menjadi bentuk desakan agar pihak pelaksana proyek dan instansi terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai berbagai hal yang di pertanyakan.

Gabungan LSM berharap pihak perusahaan tidak menutup ruang komunikasi, melainkan menghadirkan manajemen maupun tenaga teknis yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan persoalan berdasarkan dokumen dan fakta pekerjaan.

Mereka menegaskan bahwa kontrol sosial bukan bertujuan menghambat pembangunan. Sebaliknya, pengawasan publik merupakan bagian dari upaya memastikan proyek berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat di pertanggungjawabkan.

Masyarakat Berhak Mendapatkan Pembangunan Berkualitas

Pembangunan RSUD Kabupaten Kerinci merupakan proyek strategis yang memiliki arti penting bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Dengan nilai kontrak sekitar Rp137,5 miliar, proyek tersebut sudah semestinya mendapatkan pengawasan yang serius, baik dari pihak pelaksana, instansi pemerintah, maupun masyarakat.

Capaian progres fisik 50 persen sebagaimana di sampaikan pelaksana lapangan dan konsultan merupakan informasi perkembangan pekerjaan. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya di ukur dari persentase penyelesaian fisik.

Kualitas bangunan, kesesuaian spesifikasi, keselamatan pekerja, transparansi penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap kontrak juga menjadi indikator penting yang harus di perhatikan.

Masyarakat Kerinci tentu menginginkan rumah sakit yang di bangun dengan anggaran besar tersebut benar-benar memenuhi standar dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang layak ketika nantinya beroperasi.

Karena itu, gabungan LSM berharap seluruh pihak terkait dapat memberikan ruang klarifikasi secara terbuka. Setiap pertanyaan perlu di jawab secara profesional agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

Pada akhirnya, pembangunan RSUD bukan sekadar menyelesaikan proyek konstruksi, tetapi merupakan investasi pelayanan publik yang manfaatnya akan di rasakan masyarakat Kabupaten Kerinci dalam jangka panjang. (Emi)

Baca juga: Inspektur Zulfan Dukung Pembangunan RSUD Kerinci, Apresiasi Bantuan APBN untuk Layanan Kesehatan

Bupati Kerinci dan Gubernur Jambi Letakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung RSUD Kerinci

 

Berita ini 36 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Daerah

Panduan Lengkap Mendaki Gunung Kerinci untuk Pemula

Kerinci

Bupati Monadi Lantik Ir. Maya Novefri Handayani Jadi Dewas Perumda Tirta Sakti: Dorong Tata Kelola yang Transparan

Kerinci

IAIN Kerinci Kukuhkan 538 Lulusan pada Wisuda XII, Tegaskan Komitmen Cetak SDM Unggul dan Berkarakter

Budaya

Festival Budaya Kerinci 2026 Digelar 22–25 Oktober, Angkat Ragam Tradisi dan Seni Lokal

Kerinci

Satreskrim Kerinci Berhasil Ungkap Jaringan Curanmor

Karier

Letjen Yudi Abrimantyo Mundur dari Kabais TNI, Imbas Kasus Air Keras Aktivis

Advetorial

Sekda Zainal Efendi Lantik Dewan Hakim dan Panitera MTQ Ke-51 Kabupaten Kerinci

Advetorial

Sekda Kerinci, Zainal Efendi Membuka Resmi Sosialisasi Aplikasi Cash Management System (CMS)