BANGKOK, THAILAND – Mahkamah Konstitusi Thailand membuat keputusan mengejutkan pada hari Jumat (29/8/2025). Mereka resmi memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya. Putusan ini menyeret Thailand ke dalam krisis politik baru.
Keputusan pengadilan ini juga menjadi pukulan telak bagi dinasti politik Shinawatra. Paetongtarn menjadi anggota keluarga Shinawatra ketiga yang harus lengser dari kursi perdana menteri secara paksa. Situasi politik negara itu kini berada dalam ketidakpastian.
Penyebab: Rekaman Telepon Bocor dengan Pemimpin Kamboja
Pemicu pemecatan ini adalah sebuah rekaman telepon dari bulan Juni yang bocor ke publik. Dalam rekaman itu, Paetongtarn terdengar berbicara akrab dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen. Ia memanggil Hun Sen dengan sebutan “paman” dan mengkritik tentara Thailand.
Rekaman tersebut dibocorkan sendiri oleh Hun Sen. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Para kritikus menuduh Paetongtarn merendahkan angkatan bersenjata negaranya sendiri.
Mahkamah memutuskan bahwa hubungan pribadi Paetongtarn dengan Hun Sen menimbulkan keraguan publik. Publik ragu apakah tindakannya lebih menguntungkan Kamboja daripada kepentingan nasional Thailand.
Jatuhnya Dinasti Politik Shinawatra
Pemecatan ini menandai babak baru dalam sejarah panjang kejatuhan keluarga Shinawatra. Paetongtarn adalah perdana menteri kelima yang dicopot oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008.
Ia mengikuti jejak ayahnya, Thaksin Shinawatra, yang digulingkan oleh kudeta militer pada 2006. Bibinya, Yingluck Shinawatra, juga diberhentikan oleh mahkamah yang sama pada tahun 2014. Pengaruh besar keluarga Shinawatra dalam politik Thailand kini dipertanyakan.
Pemerintahan Baru Segera Terbentuk
Kekosongan kekuasaan tampaknya tidak akan berlangsung lama. Hanya beberapa jam setelah putusan, partai Bhumjaithai mengumumkan langkahnya. Partai konservatif yang dulu menjadi mitra koalisi Paetongtarn ini mengklaim telah memiliki cukup dukungan.
Pemimpin partai Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, kemungkinan besar akan menjadi perdana menteri berikutnya. Mereka berjanji akan menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Kamboja dan membubarkan parlemen dalam empat bulan ke depan.
Perlu dicatat, Paetongtarn sendiri naik ke tampuk kekuasaan setelah pendahulunya, Srettha Thavisin, juga dipecat oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas politik di Thailand saat ini.
