Oleh: DEDI ASIKIN
Koran Sakti.co.id, Jakarta- Kabar bakal dibentuk kementerian baru mencuat lagi.
Kali ini datang dari adik kandung presiden Prabowo, Hasyim Djojohadikusumo.
Namanya, katanya Kementerian Pendapatan Negara. Sesungguhnya wacana itu sudah ada sebelum penyusunan kabinet merah putih 21 Oktober. Tapi saat pengumuman kabinet, nomen klatur kementrian itu tidak ada.
Legalitas hukum pembentukan kementerian itu ada di UU 61 tahun 2024. UU itu merupakan hasil revisi dari UU 39 tahun 2008 tentang kementrian negara. Dengan UU itu, Presiden diberi kekuasan tanpa dibatasi jumlah kementerian.Tidak seperti UU 39/2008 yang membatasi hanya 34.
Hasyim juga sudah membocorkan nama yang bakal ditunjuk sebagai Menteri. Tak lain adalah Anggito Abimanyu.
Rasa rasanya nama itu cukup menjamin kualitas. Dia pernah menjadi Dirjen Haji dan ketua (pertama) Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH).
Dialah yang meletakan dasar dasar langkah BPKH yang pernah saya tulis bagai disuruh lari, tapi kedua kaki diikat.
Tapi lembaga nirlaba itu sekarang, katanya punya aset 169 trilyun (rupiah).
Sekarang ini adik kandung raden Arjuno (dalam penayangan) itu, diparkir dulu di Kementerian Keuangan, mendampingi Sri Mulyani Indrawati, sebagai wamen bersama Thomas Djiwandono yang keponakan Prabowo Subianto.
Apa sih tugas menteri Pendapatan Negara itu ? Jobdiskripsinya belum ada memang. Tapi kira kira mencari pendapatan negara sebanyak banyaknya untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Hal demikian ( kesejahteraan seluruh rakyat) , sering dikoar presiden ke 8 itu. Dia tak mau ada rakyat tak dapat makan. Bahkan dia juga tak mau ada rakyat diatas 60 tahun yang masih menarik becak.
Yang pasti salah satunya dari pajak. Prabowo ingin pendapatan pajak ke depan mencapai Rp.3.500 trilyun.
Sementara penerimaan pajak tahun ini (2024) sampai 31 Oktober baru mencapai Rp.1.517,53 trilyun, setara 76,3% dari target.
Keinginan presiden Prabowo pendapat pajak sampai Rp.3.500 trilyun mulai tahun depan , antara lain selain menaikan PPN jadi 12%, memang Prabowo ingin meningkatkan ratio pajak dari 12% sampai 23%.
Tapi menkeu Sri Mulyani, menyebut tak mudah melaksanakan tugas itu. Apalagi dengan cara yang tidak lazim yaitu menurunkan Pph dari 22 menjadi 20% seperti disampaikan Drajat Wibowo tim ekonomi TKN Prabowo Gibran.
Selain menggenjot pajak , Menpatra ( Menteri Pendapatan Negara) bisa menggenjot BUMN agar meniñgkatkan deviden kepada APBN. Sampai Agustus 2024 BUMN seperti diakui Erick Tohir BUMN baru menyetor Rp.383,8 trilyun (78% dari target).
Pendapatan lain yang harus dikejar Menpatra , meningkatkan produktivitas sumber daya alam.
Lalu mengontrol dengan ketat program hilirisasi industri. Jangan sekali kali menjual barang mentah. Kalau bukan barang jadi, ya separoh jadi lah. Seperti sudah dilakukan presiden Jokowi atas produksi nekel. Melalui kegiatan snelter nekel pendapatan negara naik tajam.
Semua komuditas harus seperti itu. Kata Presiden Jokowi nilai jual nekel naik berkali kali lipat dari Rp.30 trilyun menjadi Rp.510 trilyun (2022) setelah dimasak menjadi separo jadi.
Selain itu, kegiatan snelter nekel juga menghasilkan pemasukan pajak Rp.17,96 trilyun dan Pph Rp.7,36 trilyun. Indonesia memang penghasil nekel terbesar didunia. Menurut data di Kementerian ESDM cadangan nikel Indonesia mencapai 5,3 milyar ton atau setara 42% dari cadangan dunia.
“Kalau perlu singkong jangan dijual mentah, tapi sudah jadi comro atau misro”, kelakar Cecep Juanda di grup diskusi Ngadu Bako.
Masih ada banyak sektor yang bisa mendongkrak pendapatan negara.
Food estate juga. Jika dilakukan dengan tepat guna sektor ketahanan pangan juga akan memberi peningkatan pendapatan negara.
Jadi Menpatra harus slotokan kesana kemari, kordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Jangan lupa juga harus sering ke gedung Merah Putih/KPK atau ke gedung Bundar di Kejagung, kordinasi soal pemberantasan korupsi.
Korupsi itu menggerogoti uang negara yang menyebabkan APBN defisit.
Pokoknya adanya menteri pendapatan negara, harus membuat pemerintah pandai mendapat. Jangan cuma pandai menyikat habis APBN/APBD.
Apalagi disikat koruptor. Abis deh duit rakyat.
Selamat datang Kementerian Pendapatan Negara.
Siapapun orang yang ditunjuk jadi menterinya.
Pandailah mendapat bukan pinter menyikat. ***
