Oleh: DEDI ASIKIN
Koran Sakti.co.id- Makin pusing tujuh kalilinglah presiden Prabowo Subianto.
Bebannya bertambah terus . Saya makin khawatir dia overloads. Kelebihan muatan.
Selain banyak program dan janji, belakangan rame rame para Menko dan Menteri minta tambah anggaran.
Tujuh Menko semua minta ;
Menko Hukum , Ham , Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isha Mahendra sambil berucap agak sinis mana bisa bekerja dengan anggaran cuma Rp.9 milyar, seraya dia minta tambahan Rp.325 milyar lagi.
Menko lain pun demikian :
Menko Pangan Zulkifli Hasan meminta tambah Rp.505,9 milyar.
Mantan Mendag itu berkilah anggaran itu untuk percepatan swasembada pangan.
Presiden Prabowo, kata Zulhas meminta target swasembada pangan itu dipercepat dari 2028 ke 2027. Minimal wasembada beras dulu.
Menko Pemberdayaan Masyarakat (Muhaimin Iskandar) minta tambah Rp.653,7 milyar.
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Pratikno) minta Rp.360,3 milyar.
Menko Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan (Agus Harimurti Yudhoyono) Rp.503,1 milyar.
Dan ini yang bikin presiden terbelalak. Menko Politik dan Keamanan ( Budi Gunawan) minta Rp.3,- Trilyun. Inalillahi.
Pokoknya jumlah permintaan tambah anggaran 7 Menko itu mencapai Rp. 5,8 trilyun.
Lalu ditataran Menteri teknis :
– Menteri Desa (Sandri Susanto) minta tambahan Rp 1,4 trilyun,
– Menteri PU (Dody Hanggodo) Rp.60,6 trilyun dan
– Menteri HAM ( Natalius Pigay) minta Rp.20 trilyun.
Kekurangan anggaran itu terjadi antara lain kerena APBN 2025 itu disusun oleh pemerintahan Joko Widodo dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Jadi belum ada program Kabinet Merah Putih.
Jika harus memenuhi permintaan tambahan anggaran itu (yang hampir mencapai Rp.100 trilyun, sangat mungkin pemerintahan Prabowo Gibran harus mencari pinjaman.
Secara teknis bukan perkara susah. Ada Menteri jago ngutang (SMI) yang kembali tandang. Serahkan dia itu mah, pasti jos.
Tapi masalahnya kok ngutang lagi ngutang lagi.
Soal itu, SMI pasti menjawab utang kita masih dibawah ratio (60%) PDB.
SMI memang tak salah. Utang yang dicetak Jokowi sampai angka Rp.8.400 trilyun baru 39% , jadi masih leluasa untuk ngutang lagi. Untuk sampai batas maksimal ratio utang kepada PDB (60%) masih bisa ngutang sekitar 4 ribu trilyun lagi.
Tapi masalahnya utang itu tanggung jawab siapa ?
Jokowi contohnya, setelah ngutang sampai Rp.8.400 trilyun, boro boro tanggung bayar, merasa salah pun tidak. Ketika habis waktu, dia ngeloyor saja pulang.
Kira kira seperti itu pula dengan Prabowo Gibran.
Mereka paling paling cuma to say good bye istana ? Lalu pulang meninggalkan utang berjibun.
Jadi siapa yang bayar utang itu nanti ?
Meneketehe. ***
