Koransakti.co.id, Sorong- Ketua Umum AKKOPSI yang juga Bupati Bandung, Kang Dadang Supriatna, mengajak seluruh pemerintah daerah memperkuat gerakan pemberantasan Tuberkulosis (TBC) melalui perbaikan higiene sanitasi, pola hidup sehat, serta pengawasan ketat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ajakan tersebut di sampaikan Kang Dadang saat menghadiri Gerakan Nasional Pemberantasan TBC Berbasis Komunitas melalui Penguatan Higiene Sanitasi dan Akselerasi Quality Control SPPG di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (30/5/2026).
Program nasional itu mengedepankan kerja sama antara AKKOPSI dan HAKLI sebagai langkah konkret menekan tingginya angka kasus TBC di Indonesia.
Gerakan tersebut berpijak pada amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan fokus pada pembenahan lingkungan sehat dan penguatan perilaku hidup bersih di tengah masyarakat.
Sanitasi Jadi Kunci Putus Mata Rantai TBC
Dalam sambutannya, Kang Dadang Supriatna menekankan bahwa akses air bersih, sanitasi layak, dan kebiasaan hidup sehat menjadi fondasi penting untuk memutus penyebaran TBC dari tingkat keluarga hingga lingkungan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong keterlibatan aktif berbagai unsur masyarakat, mulai dari kader PKK, pengurus RT/RW, hingga komunitas lokal untuk memperkuat edukasi dan pengawasan kesehatan lingkungan.
Selain itu, pemerintah daerah juga di minta mempercepat berbagai langkah strategis, seperti penataan rumah sehat dengan ventilasi memadai, penguatan standar kebersihan dapur MBG, serta percepatan pencapaian wilayah bebas buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF).
Dapur MBG Wajib Kantongi Sertifikat Higiene Sanitasi
Kang Dadang turut memberi perhatian serius terhadap standar keamanan dapur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Ia menegaskan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat dasar operasional.
Menurutnya, kualitas makanan bergizi tidak hanya di tentukan oleh kandungan gizi, tetapi juga oleh kebersihan proses produksi dan lingkungan dapur.
“Produk makanan bergizi tidak akan memberikan manfaat optimal jika aspek higiene dan sanitasi di abaikan. Standar SLHS wajib di penuhi,” tegasnya.
HAKLI Dorong Pengawasan dan Pelibatan Masyarakat
Sementara itu, Ketua Umum HAKLI, Arif Sumantri, menilai kepemilikan SLHS harus di iringi pengawasan berkelanjutan agar standar kesehatan benar-benar di terapkan secara konsisten.
Ia juga mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung rantai pasok dapur MBG sehingga program tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga membantu menggerakkan perekonomian warga.
Melalui sinergi pemerintah daerah, organisasi profesi, dan masyarakat di wilayah Papua, gerakan ini di harapkan mampu mempercepat eliminasi TBC sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.(*)
Baca juga:
11 Siswa SD Keracunan MBG, Bupati Subang Wajibkan Semua Dapur Tersertifikasi Higienis
Prabowo Sebut MBG Ciptakan 1,5 Juta Lapangan Kerja Baru pada Januari 2026
