Presiden Prabowo Pimpin Rapat Perintahkan Penanganan Karhutla Dioptimalkan
Koransakti.co.id, Jakarta- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas untuk mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Rapat berlangsung secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Rapat tersebut di ikuti Gubernur Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah, Pangdam, serta Kapolda dari kedua provinsi. Pembahasan berfokus pada perkembangan pemadaman, pengerahan personel, dan langkah strategis untuk mencegah kebakaran meluas.
Dalam laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi terdampak masih dalam proses pemadaman. Pemerintah kini memprioritaskan penanganan di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.
Puluhan Ribu Personel Di kerahkan
Untuk mempercepat pemadaman, pemerintah mengerahkan lebih dari 60.177 personel gabungan melalui operasi darat. Upaya tersebut menunjukkan hasil positif dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari.
Selain operasi darat, petugas juga mengoptimalkan operasi udara melalui metode water bombing atau penyiraman air dari udara. Langkah ini di lakukan di sejumlah wilayah untuk membantu menjangkau titik api yang sulit di akses melalui jalur darat.
Pemerintah terus memperkuat koordinasi antarlembaga agar seluruh sumber daya yang tersedia dapat di gunakan secara efektif dalam mengatasi karhutla.
Pemerintah juga terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan. Upaya ini di harapkan dapat membantu meningkatkan curah hujan dan mendukung proses pemadaman di wilayah terdampak.
Langkah tersebut turut mempertimbangkan perkiraan awal musim hujan yang di prediksi mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Prabowo Minta Penanganan Karhutla Di optimalkan
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memperkuat upaya penanganan karhutla. Seluruh pihak terkait di minta mengerahkan sumber daya secara optimal agar pemadaman berlangsung lebih cepat dan kebakaran tidak meluas.
Pemerintah juga perlu memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, dan unsur terkait lainnya berjalan efektif.
Melalui langkah terpadu tersebut, pemerintah berharap titik api yang masih aktif dapat segera di kendalikan sekaligus menekan risiko dampak karhutla terhadap masyarakat, lingkungan, dan kualitas udara. **
