Koransakti.co.id- Bukan karena di minta gubernur, kami rombongan tour wartawan memang sudah berniat mau terus ke Jambi, usai melongkok Lampung.
Di Jambi ingin mengetahui kondisi perkebunan penghasil Crude Palm Oil (CPO), supaya tepat memberi masukan kepada tim penyusun Perda Jabar Selatan.
Jambi Itu ternyata merupakan satu dari tiga provinsi di Sumatra penghasil sawit terbesar. Atau satu dari tujuh provinsi di Indonesia.
Jambi tiap tahun menghasilkan sekitar tiga juta ton CPO dari lahan seluas hampir satu juta hektare atau tepatnya 962.565 hektare.
Ada tiga kabupaten di Jambi penghasil minyak goreng itu yaitu Muaro Jambi, Batanghari dan Tanjung Jabung. Tanah di kawasan tersebut sesungguhnya di miliki penduduk/petani secara turun temurun. Tapi belakangan banyak yang di rebut korporasi atas nama pemilik HGU (Hak Guna Usaha).
Ada dua perusahaan yang di ketahui milik keluarga Cendana, yakni PT Lamtoro Gung Persada dan PT Hummpus.
Kami kebetulan bertemu kepala suku pedalaman Anak Dalam, suku Kubu yang mengaku bernama Sutikno. la bercerita tentang penderitaan para petani karena tanahnya di klaim milik perusahaan dan di ambil alih secara paksa.
Katanya ada oknum Pemda dan polisi terlibat dalam upaya pengambilan lahan pengambilan hak itu. Sutikno pria paruh baya juga mengaku pernah ke Jakarta menemui Presiden Megawati Soekarnoputri kala itu.
“Dalam basa basinya memang Presiden Megawati berjanji akan menangani masalah itu. Tapi kenyataan di lapangan rakyat tetap tidak bisa memiliki kembali tanah mereka. Dan itu biasa,” keluh Tikno.
Sebuah kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi nyaris berubah menjadi hutan. Cahaya matahari nyaris tak pernah masuk ke rumah penduduk. Disana sekitar 200 petani penggarap kebun sawit. Mereka datang dari Kabupaten Pandeglang Banten tahun 1980 sebagai transmigran.
Kami menemui seorang yang berhasil. Namanya Basuri. la kini memiliki sekitar 200 hektare lahan sawit. la mengaku tanah itu di miliki secara bertahap. Mula-mula membeli dari seorang teman yang mau pulang kembali ke kampung halaman di Banten.
Selanjutnya ia membeli dari yang lain yang juga mau pulang karena kebun sawitnya tidak berkembang. Setiap bulan Basuri memetik hasil sawit senilai Rp200 juta. Dia baru saja selesai membangun mini market untuk anaknya yang nomor dua. Kata Basuri, kiat keberhasilan bertani adalah kerja keras dan berhemat.
Waktu kami rombongan wartawan pulang, sempat lewat Jasinga dan nyambung ke Kota dan Kabupaten Bogor.
Di desa Celeler dan Cibeber Kabupaten Lebak kami mendapati perkebunan kelapa sawit. Luas sekali, mungkin ratusan bahkan ribuan hektare. Pohonnya sudah tinggi tinggi dan pantasnya sudah berubah.
Tapi anehnya pohon-pohon itu tidak berubah. Menurut orang-orang di sana perkebunan itu milik Tomi Suharto yang sudah puluhan tahun di biarkan terlantar.
Katanya, sawit itu tidak berubah lantaran tidak cocok dengan karekteristik lahan. Juga menyerap air bersih kepentingan masyarakat. Selain itu juga ada potensi merusak ekosistem.
Maka itu kami tidak merekomendasikan pengembangan sawit kepada tim penyusun Perda Pengembangan Jawa Barat bagian Selatan. Dan memang tidak ada di dalam Perda Nomor 28: tahun 2010.
Yang menarik adalah sikap tegas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Bapak aing itu tegas menyatakan tidak akan memanen sawit di Jawa Barat.
“Jawa Barat no sawit!” kata KDM pangggilan akrab Gubernur Jabar singkatan dari Kang Dedi Mulyadi.
Itulah bapak aing.!
