Home / Kerinci / Pemerintahan

Minggu, 10 Maret 2024 - 06:08 WIB

Disinyalir Kades Semerah Palsukan Tandatangan Bendahara Untuk Pencairan Dana Desa

koransakti - Penulis

Koran Sakti.co.id, Kerinci- Permasalahan dalam Pemerintahan Desa Semerah sangat kompleks dari hasil penelusuran dan investigasi media ini dengan beberapa media lainnya ini disebabkan Jalfahri Agus sebagai Kepala desa menjabat baru satu tahun disinyalir sudah bertindak sewenang-wenang, tidak transparansi dan menganggap semua bisa diatur sendiri, anggaran desa seperti milik pribadi.

Keterangan yang dihimpun dari narasumber ( BPD, staf Desa dan tokoh masyarakat ) menyampaikan bahwa Disinyalir anggaran tahun 2023 :

1). Kepala desa dengan sengaja Mark-up anggaran yang sudah ada dalam APBDes.

2). Perencanaan awal yang di sepakati saat musyawarah desa dirubah tanpa ada musyawarah lagi dengan cara merubah pada APBDes Perubahan.

Baca juga :   Perahu Karet Milik Basarnas Bocor & Terbalik, 1 Orang Petugas Hanyut.

3). Penyaluran anggaran kegiatan PKK setiap tahap di indikasi fiktif tidak sesuai dengan kenyataan.

4). Terkait penyelenggaraan posyandu untuk makanan tambahan dan Lansia sangat besar ( ada pengeluaran fiktif ) dibandingkan dengan anggaran desa lain dalam satu kecamatan.

Diduga kuat untuk melancarkan aksinya Kepala desa bekerjasama dengan Oknum Kadus dalam pencairan anggaran memalsukan tandatangan Bendahara desa dan selanjutnya yang mencairkan adalah Oknum Kadus.

Saat dikonfirmasi awak media beberapa waktu lalu Kepala desa menyangkal semua, dan menjawab tidak usah didengar apa yang disampaikan masyarakat karena itu adalah orang-orang yang tidak senang dengan Kepala desa, bahkan sampai bersumpah menyebut nama Tuhan. Namun ketika ditunjukkan bukti-bukti hasil yang didapat awak media, Kepala desa tidak bisa berkata-kata lagi, dan terlihat gelisah dan gemetaran.

Baca juga :   Ribuan Kafilah Beserta Official Semarakkan Pawai Ta'aruf MTQ Ke-51 Tingkat Provinsi Jambi

Ketua LSM Fakta Sikorman mengatakan, “Tindakan Jalfahri Agus sebagai Kepala desa disinyalir menyalahi peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan Negara RI no. 28 tahun 1999 dan UU no. 20 tahun 2012 pasal 41 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi korupsi.”

“Sedangkan tindakan melakukan pemalsuan tandatangan dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, hukuman pemalsuan tanda tangan adalah penjara selama 6 tahun.”Tegas Sikorman.(tim)

Berita ini 55 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Daerah

Pemdes Koto Salak Salurkan BLT-DD Tahap I Tahun 2022 Kepada 76 KPM

Bencana

Masa Tanggap Darurat Dicabut, FGD Akan Mengkaji Penyebab Banjir dan Tanah Longsor di Kerinci

Advetorial

Pemkab Kerinci Gelar Silaturahmi dan Lepas Tugas Kejari Sungai Penuh

Advetorial

Bupati Kerinci Adirozal Lantik 39 Kades Pada Pilkades Serentak 2022

Daerah

Pemdes Angkasa Pura Salurkan BLT-DD Kepada 70 KPM.

Advetorial

Peringatan HBI ke-74, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci, Berikan Bantuan Korban Banjir 

Dinamika

LSM Brajo Sakti Kembali Aksi di Kejari Sekaligus Penyerahan Surat Laporan 

Advetorial

Adirozal Dampingi Gubernur Jambi Alharis Dalam Apel Siaga Bencana Erupsi Gunung Kerinci