Mahkamah Pidana Internasional (ICC) secara resmi menyambut Ukraina sebagai negara pihak ke-125 dalam Statuta Roma, yang menjadi dasar hukum pembentukan lembaga tersebut. Seremoni penyambutan digelar pada 17 Juli 2025 di markas ICC di Den Haag, Belanda.
Presiden ICC, Hakim Tomoko Akane, menyerahkan edisi khusus Statuta Roma kepada Duta Besar Ukraina untuk Belanda, H.E. Andriy Kostin. Penyerahan simbolik ini menandai komitmen Ukraina terhadap supremasi hukum dan penegakan keadilan global.
Dalam pidatonya, Presiden ICC menyatakan bahwa bergabungnya Ukraina merupakan langkah penting dalam memperkuat komunitas internasional yang menolak impunitas atas kejahatan paling serius, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.
Presiden Majelis Negara-Negara Pihak (Assembly of States Parties/ASP), Päivi Kaukoranta, turut hadir dalam upacara tersebut dan menyebut keputusan Ukraina sebagai bentuk keteguhan dalam menghadapi masa sulit. Ia menyatakan bahwa keikutsertaan Ukraina menunjukkan keberanian dan dedikasi luar biasa terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.
Duta Besar Kostin menambahkan, “Hari ini kami mengibarkan bendera Ukraina di ICC sebagai simbol bangsa yang menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, dan martabat. Ini juga simbol dari rakyat yang telah melalui penderitaan berat, tapi tetap percaya bahwa hukum, bukan kekerasan, yang harus mengatur dunia.”
Sebagai catatan, Ukraina telah menyerahkan dokumen ratifikasi Statuta Roma pada 25 Oktober 2024. Keanggotaannya resmi berlaku sejak 1 Januari 2025, menjadikannya negara ke-20 dari kawasan Eropa Timur yang bergabung dalam ICC.
Langkah ini membuka jalan bagi partisipasi Ukraina dalam penegakan hukum internasional, serta memberikan yurisdiksi penuh kepada ICC dalam menangani dugaan kejahatan berat yang terjadi di wilayah Ukraina, termasuk selama konflik bersenjata yang berlangsung beberapa tahun terakhir.
Kehadiran Ukraina sebagai negara pihak juga menambah tekanan internasional terhadap penegakan hukum global, terutama di tengah situasi geopolitik yang masih terus bergolak di kawasan tersebut.
