Home / Artikel

Selasa, 10 Februari 2026 - 14:09 WIB

Kedaulatan Negara Harga Mati: Urgensi “Adequate Budget”

koransakti - Penulis

Oleh:

Prof. Dr. RIZAL DJALIL MAKMUR

Politisi Senior, Eks Anggota Panitia Anggaran DPR RI (1999-2009) dan Pimpinan BPK RI (2009-2019).

Koransakti.co.id- Kedaulatan, dari bahasa Arab daulah (kekuasaan), dalam konteks negara berarti kekuasaan tertinggi dan mutlak untuk mengatur wilayah, pemerintahan, dan rakyat tanpa campur tangan pihak luar. Ini mencakup kedaulatan politik, wilayah, hingga ekonomi (SDA).

UUD 1945 Pasal 30 Ayat 3 menegaskan TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta Kedaulatan Negara. Melaksanakan tugas berat ini mustahil tanpa anggaran yang cukup. Selama puluhan tahun, TNI menerima anggaran “seadanya”.

Sebagai mantan anggota Panitia Anggaran DPR RI (10 tahun), saya menyadari betul implikasi kondisi ini. Baru pada 2025 anggaran naik menjadi sekitar Rp245,2 triliun, meski pada 2026 tercatat Rp167,4 triliun. Realisasi 2025 sendiri baru akan di ketahui April-Mei 2026 setelah audit BPK RI.

Baca juga :   Daftar Lengkap Plat Nomor Kendaraan di Seluruh Indonesia (Terbaru 2025)

Di regional, anggaran 2025 kita berada di posisi kedua setelah Singapura (±Rp270 triliun), yang wilayahnya hanya seluas Kota Samarinda.

Geopolitik Eropa, Timur Tengah, hingga Pasifik kian memanas.

Langkah Presiden Prabowo memprioritaskan pembangunan pertahanan sudah sangat tepat. Kita belajar dari Ukraina yang harus “meminta-minta” alutsista saat di hantam Rusia.

Sebaliknya, Iran menunjukkan nyali; serangan rudal Haj Qassem mereka pada Juni 2025 mampu menembus sistem THAAD dan Iron Dome Israel. Begitu pula konflik Marka-i-Haq (Mei 2025), di mana jet J-10 dan drone Yiha-III serta Asisguard Songar Pakistan tampil superior atas India.

Baca juga :   SIMBIOSISME SEKELUARGA, TEOLOGI, LOGIKA, NURANI DAN REGULASI 

Semua ini memberi pelajaran: negara seluas Indonesia wajib memiliki alutsista yang adequate dan modern secara kuantitas maupun kualitas.

TNI juga mengemban tugas non-perang, termasuk mendukung pengembalian kedaulatan SDA yang saat ini masih di kuasai pihak tertentu oleh kebijakan masa lalu.

Kesejahteraan prajurit dan diplomasi pertahanan tingkat tinggi yang di rintis Presiden Prabowo sejak menjabat Menhan harus terus di lanjutkan. Semoga kedaulatan RI tetap terjaga dan langgeng.

 

 

Berita ini 58 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Artikel

Pemimpin Penghianat: Hilangnya Sikap Kenegarawanan

Artikel

PEMBERONTAKAN PETANI BANTEN 

Artikel

Makna Pengorbanan Pada Sesama di Hari Raya Idul Adha 1446 H

Artikel

FUADZ AFFANDI TAREKAT SAYURIYAH 

Artikel

Pers yang Merdeka atau Merusak? Refleksi Krisis Etika, Legalitas, dan Teknologi dalam Dunia Jurnalistik Indonesia

Artikel

KORUPSI SE JAGAT RAYA 

Artikel

Kopi NUR, Legenda Kopi Kerinci Sejak 1943 yang Tetap Bertahan Hingga Tiga Generasi

Artikel

ALAM PIKIRAN PLATO