koransakti.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersiap untuk melakukan efisiensi besar-besaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Langkah ini diambil menyusul adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai Rp2,45 triliun.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa penurunan ini berdampak signifikan pada struktur APBD mendatang. Ia menegaskan, efisiensi akan dilakukan tanpa mengurangi porsi anggaran untuk layanan dasar masyarakat.
Rincian Anggaran yang Terpangkas
Menurut Dedi Mulyadi, beberapa pos penerimaan dari pusat mengalami penurunan drastis. Dana bagi hasil pajak pusat, misalnya, merosot tajam dari Rp2,2 triliun menjadi hanya Rp843 miliar.
Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) juga turun dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun. Bahkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp276 miliar, yang biasanya digunakan untuk membangun jalan dan irigasi, dihapus sepenuhnya untuk tahun 2026.
“Bahkan DAK fisik yang biasanya digunakan untuk membangun jalan, irigasi, hingga ruang kelas, di 2026 dihapus,” ungkap Dedi, Kamis (25/9).
Strategi Efisiensi Pemprov Jabar
Untuk menambal defisit anggaran, Pemprov Jabar telah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi yang ketat.
- Tunda Penerimaan CPNS: Perekrutan CPNS baru untuk sementara waktu akan ditunda.
- Kurangi Belanja Pegawai: Anggaran belanja pegawai akan dikurangi sekitar Rp768 miliar.
- Pangkas Belanja Hibah dan Bansos: Anggaran hibah akan turun dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun, sementara bantuan keuangan untuk kabupaten/kota juga dipangkas menjadi Rp1,2 triliun.
- Tekan Belanja Barang dan Jasa: Pos belanja ini akan ditekan dari Rp7,6 triliun menjadi Rp6,9 triliun, bahkan ditargetkan bisa turun hingga Rp5 triliun. Efisiensi akan mencakup pembatasan penggunaan listrik, air, telepon, hingga katering di kantor-kantor pemerintahan.
Layanan Dasar Tetap Prioritas
Meskipun menghadapi tekanan fiskal yang berat, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tidak akan dikorbankan.
“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap prioritas. Itu tidak boleh berkurang. Jalan harus tetap bagus, sekolah tetap layak, lampu penerangan jalan tetap menyala. Kita tidak boleh kalah oleh keterbatasan anggaran,” pungkasnya.
