China telah resmi memulai pembangunan sebuah bendungan raksasa di wilayah Tibet pada Sabtu, 19 Juli 2025. Proyek ini terletak di atas aliran Sungai Yarlung Tsangpo, yang nantinya mengalir ke India dan dikenal sebagai Sungai Brahmaputra, salah satu sungai penting di Asia Selatan.
Bendungan ini disebut akan menjadi bagian dari proyek energi bersih jangka panjang, dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas hidroelektrik nasional China. Namun, proyek ini juga memunculkan sejumlah kekhawatiran di tingkat internasional, terutama dari India, karena potensi dampaknya terhadap aliran air lintas negara.
India telah lama menyuarakan kekhawatiran terhadap proyek infrastruktur China di wilayah hulu sungai yang memasok air ke negara-negara tetangganya. Sungai Brahmaputra sangat vital bagi jutaan warga di wilayah timur laut India, termasuk negara bagian Assam dan Arunachal Pradesh — wilayah yang masih menjadi sengketa antara kedua negara.
Hingga saat ini, pemerintah China belum merilis spesifikasi teknis detail mengenai kapasitas atau daya listrik yang dihasilkan dari proyek bendungan ini. Namun, media pemerintah menyebut bahwa ini adalah langkah untuk menjadikan Tibet sebagai pilar energi bersih nasional, dengan memanfaatkan potensi air yang melimpah di kawasan dataran tinggi tersebut.
Pengamat geopolitik menilai bahwa langkah China membangun bendungan di wilayah sensitif seperti ini bisa menambah ketegangan diplomatik yang sudah lama membayangi hubungan Beijing–New Delhi. Apalagi, ketegangan militer di kawasan Himalaya sempat memanas beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir.
Selain soal politik, aktivis lingkungan juga menyuarakan kekhawatiran soal risiko ekologis. Wilayah Tibet dikenal sebagai kawasan yang rawan gempa dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Pembangunan bendungan skala besar berisiko merusak ekosistem serta mengganggu keseimbangan alam yang rapuh.
Sampai saat ini, belum ada komentar resmi dari pihak India terkait dimulainya konstruksi ini. Namun diperkirakan, isu ini akan kembali menjadi bahan pembahasan dalam forum bilateral maupun internasional, terutama terkait pengelolaan sumber daya air lintas batas.
