Home / Artikel

Selasa, 10 Februari 2026 - 14:09 WIB

Kedaulatan Negara Harga Mati: Urgensi “Adequate Budget”

koransakti - Penulis

Oleh:

Prof. Dr. RIZAL DJALIL MAKMUR

Politisi Senior, Eks Anggota Panitia Anggaran DPR RI (1999-2009) dan Pimpinan BPK RI (2009-2019).

Koransakti.co.id- Kedaulatan, dari bahasa Arab daulah (kekuasaan), dalam konteks negara berarti kekuasaan tertinggi dan mutlak untuk mengatur wilayah, pemerintahan, dan rakyat tanpa campur tangan pihak luar. Ini mencakup kedaulatan politik, wilayah, hingga ekonomi (SDA).

UUD 1945 Pasal 30 Ayat 3 menegaskan TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta Kedaulatan Negara. Melaksanakan tugas berat ini mustahil tanpa anggaran yang cukup. Selama puluhan tahun, TNI menerima anggaran “seadanya”.

Sebagai mantan anggota Panitia Anggaran DPR RI (10 tahun), saya menyadari betul implikasi kondisi ini. Baru pada 2025 anggaran naik menjadi sekitar Rp245,2 triliun, meski pada 2026 tercatat Rp167,4 triliun. Realisasi 2025 sendiri baru akan di ketahui April-Mei 2026 setelah audit BPK RI.

Baca juga :   MAKAN BERACUN GRATIS 

Di regional, anggaran 2025 kita berada di posisi kedua setelah Singapura (±Rp270 triliun), yang wilayahnya hanya seluas Kota Samarinda.

Geopolitik Eropa, Timur Tengah, hingga Pasifik kian memanas.

Langkah Presiden Prabowo memprioritaskan pembangunan pertahanan sudah sangat tepat. Kita belajar dari Ukraina yang harus “meminta-minta” alutsista saat di hantam Rusia.

Sebaliknya, Iran menunjukkan nyali; serangan rudal Haj Qassem mereka pada Juni 2025 mampu menembus sistem THAAD dan Iron Dome Israel. Begitu pula konflik Marka-i-Haq (Mei 2025), di mana jet J-10 dan drone Yiha-III serta Asisguard Songar Pakistan tampil superior atas India.

Baca juga :   Mengenal Anemia (Kurang Darah): Bukan Sekadar Lelah Biasa, Ini Gejala & Cara Mencegahnya

Semua ini memberi pelajaran: negara seluas Indonesia wajib memiliki alutsista yang adequate dan modern secara kuantitas maupun kualitas.

TNI juga mengemban tugas non-perang, termasuk mendukung pengembalian kedaulatan SDA yang saat ini masih di kuasai pihak tertentu oleh kebijakan masa lalu.

Kesejahteraan prajurit dan diplomasi pertahanan tingkat tinggi yang di rintis Presiden Prabowo sejak menjabat Menhan harus terus di lanjutkan. Semoga kedaulatan RI tetap terjaga dan langgeng.

 

 

Berita ini 39 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Mengenal Kolesterol Tinggi: Sering Tanpa Gejala, Tiba-tiba Stroke! (Cek Ciri-ciri & Pencegahannya)

Artikel

Mengenal Kolesterol Tinggi: Sering Tanpa Gejala, Tiba-tiba Stroke! (Cek Ciri-ciri & Pencegahannya)

Artikel

LONG MARCH SILIWANGI  PERJUANGAN FISIK DAN MENTAL
Menguji Nyali Lewat Rumus "Lima AT" Menjadi Wartawan Hebat

Artikel

Sepak Bola Pancasila? Gagasan Unik yang Pernah Membuat Publik Bertanya-tanya

Artikel

Kerak Membandel di Kamar Mandi? Ini 3 Cara Ampuh Membersihkannya dengan Bahan Dapur!

Artikel

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEBUAH KENISCAYAAN. LEBIH BAIK TERLAMBAT DARI PADA TIDAK SAMA SEKALI 

Artikel

KASUS INVESTASI BODONG DITANGAN KEJAGUNG 

Artikel

NASI LIWET DAN TUMIS KANGKUNG
Pojok Sains: Kenapa Kita Mengalami Déjà Vu? Benarkah Kita Bisa Meramal Masa Depan?

Artikel

Pojok Sains: Kenapa Kita Mengalami Déjà Vu? Benarkah Kita Bisa Meramal Masa Depan?