Home / Artikel

Selasa, 10 Februari 2026 - 14:09 WIB

Kedaulatan Negara Harga Mati: Urgensi “Adequate Budget”

koransakti - Penulis

Oleh:

Prof. Dr. RIZAL DJALIL MAKMUR

Politisi Senior, Eks Anggota Panitia Anggaran DPR RI (1999-2009) dan Pimpinan BPK RI (2009-2019).

Koransakti.co.id- Kedaulatan, dari bahasa Arab daulah (kekuasaan), dalam konteks negara berarti kekuasaan tertinggi dan mutlak untuk mengatur wilayah, pemerintahan, dan rakyat tanpa campur tangan pihak luar. Ini mencakup kedaulatan politik, wilayah, hingga ekonomi (SDA).

UUD 1945 Pasal 30 Ayat 3 menegaskan TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta Kedaulatan Negara. Melaksanakan tugas berat ini mustahil tanpa anggaran yang cukup. Selama puluhan tahun, TNI menerima anggaran “seadanya”.

Sebagai mantan anggota Panitia Anggaran DPR RI (10 tahun), saya menyadari betul implikasi kondisi ini. Baru pada 2025 anggaran naik menjadi sekitar Rp245,2 triliun, meski pada 2026 tercatat Rp167,4 triliun. Realisasi 2025 sendiri baru akan di ketahui April-Mei 2026 setelah audit BPK RI.

Baca juga :   Lebaran Berlalu, Memberi Energi Baru

Di regional, anggaran 2025 kita berada di posisi kedua setelah Singapura (±Rp270 triliun), yang wilayahnya hanya seluas Kota Samarinda.

Geopolitik Eropa, Timur Tengah, hingga Pasifik kian memanas.

Langkah Presiden Prabowo memprioritaskan pembangunan pertahanan sudah sangat tepat. Kita belajar dari Ukraina yang harus “meminta-minta” alutsista saat di hantam Rusia.

Sebaliknya, Iran menunjukkan nyali; serangan rudal Haj Qassem mereka pada Juni 2025 mampu menembus sistem THAAD dan Iron Dome Israel. Begitu pula konflik Marka-i-Haq (Mei 2025), di mana jet J-10 dan drone Yiha-III serta Asisguard Songar Pakistan tampil superior atas India.

Baca juga :   MAKAN BERGIZI GRATIS GITU AJA REPOT 

Semua ini memberi pelajaran: negara seluas Indonesia wajib memiliki alutsista yang adequate dan modern secara kuantitas maupun kualitas.

TNI juga mengemban tugas non-perang, termasuk mendukung pengembalian kedaulatan SDA yang saat ini masih di kuasai pihak tertentu oleh kebijakan masa lalu.

Kesejahteraan prajurit dan diplomasi pertahanan tingkat tinggi yang di rintis Presiden Prabowo sejak menjabat Menhan harus terus di lanjutkan. Semoga kedaulatan RI tetap terjaga dan langgeng.

 

 

Berita ini 45 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Artikel

Kiblat Pendidikan Indonesia, Kiblat Sendiri / Tak Berkiblat?

Artikel

PURBAYA SING SENES 

Artikel

Talas Umbi Lokal Kaya Gizi dan Peluang Usaha

Artikel

Kontroversi Piala Dunia : Mesir dirugikan wasit dan Keberuntungan Argentina

Artikel

KDM DAN MANG IHIN CIRI SABUMI CARA SADESA JAWADAH TUTUNG BIRITNA 

Artikel

GAJI WAMEN TAK KECIL KECIL AMAT
Raden Dewi Sartika : CAGEUR BAGEUR BENER PINTER TUR WANTER 

Artikel

Raden Dewi Sartika : CAGEUR BAGEUR BENER PINTER TUR WANTER 

Artikel

AIR ZAMZAM ANTARA BERKAH DAN OLAH