Home / Opini

Rabu, 29 April 2026 - 11:10 WIB

Mata Uang Rupiah Sakit: Siapa yang Paling Bertanggung Jawab?

koransakti - Penulis

Koransakti.co.id- Sejak awal April, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bertengger pada Rp17.000 untuk US$1. Bahkan sempat menyentuh angka Rp17.300.

Banyak hal bisa di jadikan alasan, baik faktor internal seperti inflasi, neraca perdagangan, defisit, dan aliran modal keluar, maupun faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga Amerika serta krisis Timur Tengah yang menyebabkan naiknya harga minyak dunia.

Semakin tinggi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akan memperberat beban perusahaan dalam negeri yang bahan bakunya bergantung pada impor. Demikian juga perusahaan yang memiliki utang dalam valuta asing.

Pertamina dan PLN merupakan dua BUMN yang paling terdampak karena struktur biaya operasionalnya sebagian besar dalam mata uang asing. Bahkan hal ini akan berdampak ke APBN karena sebagian utang luar negeri dalam bentuk dolar AS.

Baca juga :   Dua Perusahaan Otomotif Hijrah ke Vietnam: Saatnya untuk Introspeksi, Bukan Salahkan Investasi

Pertanyaan paling krusial adalah: siapa yang paling bertanggung jawab terhadap lonjakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang nyaris tak terkendali?

Jawabannya: Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tentang BI yang telah beberapa kali di amandemen, tugas BI pada intinya hanya dua: mengendalikan nilai tukar dan mengendalikan inflasi.

Untuk tugas pengendalian inflasi, BI bahkan sudah di bantu secara “volunteer” oleh kepala daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Negara bukan hanya memberi kekuasaan besar kepada BI untuk mengendalikan nilai tukar, tetapi juga memberikan kompensasi tinggi. Gubernur BI menerima gaji sekitar Rp250 juta per bulan, di tambah fasilitas kelas wahid seperti rumah, kendaraan, tiket kelas utama, dan akomodasi hotel bintang lima saat perjalanan dinas luar negeri. Data ini dapat di lihat dari hasil audit.

Baca juga :   Revisi UU Migas: DMO Mengapa Hanya 25%?

Setelah di beri kekuasaan besar di bidang moneter serta gaji dan fasilitas kelas wahid, namun gagal menjalankan tugas atau tidak mampu mengendalikan nilai tukar, pertanyaannya: masih pantaskah menjabat sebagai Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur lainnya?

Kita tunggu suara DPR RI yang bertugas mengawasi Bank Indonesia.

Rakyat Indonesia bertahan hidup sederhana dan apa adanya. InsyaAllah bisa.

Penulis :

 

 

Berita ini 55 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Opini

Nyawa Melayang di Pelintasan Kereta : Antara Sarana Palang Pintu Kereta dan Disiplin Pengguna

Opini

Fundamental Ekonomi Indonesia Bagus, Stabilitas Politik Mantab : Mengapa Reaksi Pasar Tetap Negatif ?

Opini

Indonesia Kantongi Komitmen Investasi Jepang Rp 380 T termasuk EBT
Kesehatan Perkotaan Tumbuh Hampir 8 % : Tidak berhubungan dengan Kesehatan Rakyat Kecil

Opini

Kesehatan Perkotaan Tumbuh Hampir 8 % : Tidak berhubungan dengan Kesehatan Rakyat Kecil

Bandung

Media Cetak Diprediksi Lebih Menyehatkan Akal Pikiran Dibandingkan Media Sosial

Opini

Kemarau Panjang Air Sungai Surut : Roda Kehidupan Tersendat

Daerah

Pernahkah Anda Bayangkan Apa Yang Terjadi Jika Isis & Anteknya Berkuasa Di Indonesia

Opini

Saham terkonsentrasi pada segelintir orang : Dana Asing Kabur