Anomali Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Tumbuh Tinggi “Ribet” Bayar Gaji
Koransakti.co.id- Banyak daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional 5,61%. Bahkan ada daerah provinsi yang pertumbuhan ekonominya di atas dua digit.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta membuat daerah sejahtera dalam pengertian luas.
Apalagi bila pertumbuhan ekonomi hanya di dominasi satu sektor, misalnya pertambangan. Pertumbuhan terjadi tidak secara inklusif: tidak membawa dampak merata untuk kesejahteraan rakyat secara luas.
Pertumbuhan sebaiknya di sertai terciptanya lapangan kerja secara masif, terjadi distribusi pendapatan secara relatif merata, dan diversifikasi kegiatan ekonomi: pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM berkembang pesat.
Kegiatan ekonomi padat modal, benefit lebih banyak di nikmati perusahaan pemilik modal, investor asing, tidak terjadi distribusi pendapatan yang merata ke masyarakat.
Daerah hanya mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tentu daerah juga mendapat DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Apabila pencairan DBH tertunda bisa menyebabkan kapasitas fiskal daerah yang memang sudah terbatas menjadi semakin ruwet dan ribet. Gaji PPPK pun bisa tertunda atau terganggu.
Kita mengusulkan supaya pemerintah Pusat mempertimbangkan relaksasi Dana Transfer Daerah terutama bagi daerah yang memang melakukan rekrutmen pegawai berdasarkan pertimbangan kebutuhan riil teknokratis bukan politis.
Kepada daerah juga di minta lebih kreatif dan inovatif mengelola potensi PAD dan BUMD sebagai sumber penerimaan daerah. Karena ada beberapa daerah pertumbuhan ekonominya hanya di bawah 5% tapi tidak mengalami kesulitan fiskal dan gaji pegawai terbayar dengan baik sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
Semoga gap fiskal daerah semakin ke depan semakin terkelola dengan baik. InsyaAllah.
Penulis: 
Baca juga: Saka Bertahan hingga 2031, Gaji Tembus £300 Ribu per Pekan
