Koransakti.co.id- Menarik dan mendalam sekali makna pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada saat meresmikan proyek hilirisasi strategis nasional, seperti di kutip media 29 April 2026: “Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat, tapi mereka begitu berhasil, hasil usahanya tidak di tempatkan di Indonesia.”
Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa sumber daya alam Indonesia dan akses dana perbankan hanya di nikmati oleh segelintir orang. Hasil dari pengerukan SDA Indonesia di simpan di luar negeri. Bukan untuk kepentingan nasional Indonesia.
Walau pemerintah sudah menerbitkan PP No 8 Tahun 2025 yang mewajibkan hasil ekspor SDA di simpan di Indonesia, namun kenyataan berkata lain.
Pada periode 2025–awal 2026 hanya Rp 381 triliun dari target Rp 1.600 triliun yang kembali ke Indonesia.
Banyak alasan yang dibuat mengapa dana hasil ekspor tidak kembali ke Indonesia: bunga simpanan di luar negeri lebih tinggi; merasa lebih aman dan stabil menyimpan dana pada bank internasional di luar negeri; kebutuhan operasional (kalau hanya untuk operasional dapat di pahami, tapi tidak semua juga hasil ekspor untuk operasional); dan pajak di luar lebih rendah.
Bukan hanya uang hasil ekspor yang di simpan di luar negeri oleh perusahaan besar yang mengeruk kekayaan alam di Indonesia, tapi juga sebagian besar kantor pusatnya berada di Singapura, bukan di Jakarta.
Bahkan kalau kita berjalan di Munchen, Jerman: properti yang paling prestisius di kota tersebut merupakan investasi pengusaha asal Indonesia yang menikmati konsesi perkebunan yang luas di Indonesia.
Walau uang tidak mengenal bangsa, namun rasa memiliki dan nasionalisme tetap harus di tunjukkan dengan komitmen nyata terhadap kepentingan bangsa Indonesia. Negara harus tegas menerapkan PP No 8 Tahun 2025.
Semoga berhasil dan rupiah semakin menguat. InsyaAllah.
Penulis:
Baca juga : Mata Uang Rupiah Sakit: Siapa yang Paling Bertanggung Jawab?
Nilai Perdagangan Indonesia-Rusia 2025: US$ 5 Miliar
