Oleh : Dedi Asikin
Koran Sakti.co.id- Tak sengaja saya menemukan sebuah buku dari tumpukan lemari.
Buku itu berjudul “Rahasia Rahasia Ali Murtopo” terbitan Majalah Tempo tahun 2014.
Ada bagian yang menarik dengan sub judul “Setelah Ali menyikut Sumiskun”
Ceritanya kira kira begini.
Pukul delapan malam 31 Desember 1969 lapang Monas sudah dipenuhi banyak orang.
Mereka akan menyambut tahun baru 1970.
Tapi dibalik itu, di istana merdeka, beberapa ratus meter dari Monas, justru sebaliknya.
Wajah presiden Suharto memerah.Tampak dia sedang marah.
Malam itu presiden memanggil sejumlah pengurus Sekber Golkar dan beberapa aktivis angkatan 66 yang suka disebut kelompok Tenabang, (Tanah Abang).
Dari kalangan pengurus hadir Sukowati (ketum), Djamin Ginting, Brigjen Gatot Suwagio dan Dr Amino.
Dari kelompok Tenabang, ada Sumiskun, Rahman Toleng, David Napitupulu, Martono dan Murdopo. Juga hadir Aspri Ali Murtopo.
Dengan nada tinggi Suharto berkata kepada tamu tamunya.
‘Kalau rakyat marah dan menggantung saya kalian senang dan menertawakan saya ?”.
Dihadapan presiden Ali Murtopo dan aktivis muda itu duduk dengan jantung berdebar.
Suharto geram kepada mereka lantaran akhir akhir ini mereka gencar mengkampanyekan pemilu 1971 harus diundur.
Suharto ingin pemilu tetap diselenggarakan tanggal 5 Juli (1971) sebagaimana telah disepakati dan ditetapkan.
Beberapa argumen yang mereka sampaikan antara lain, struktur politik kita belum mapan, belum tertata dengan baik. Sekber Golkar belum kuat untuk menjadi mesin politik Suharto dalam mempertahankan hegemoni kekuasaan.
Lagi pula kata Yusuf Wanandi, kredibilitas Golkar sedang terpuruk di mata masyarakat.
Banyak yang korupsi dan suka main perempuan.
Mereka khawatir nasib Suharto akan seperti Sukarno.
Sukarno itu jatuh lantaran tidak punya kendaraan politik.
Dengan PNI hubungan Sukarno sebatas emosional. Tidak ada kekuatan strukturtural Sukarno atas PNI.
Tapi apapun adanya, sampai putuspun urat leher mereka, tak nembus.
Kata Suharto lagi, ‘kalau menuruti kalian, sampai kiamatpun tak kan pernah ada pemilu”.
Keputusannya dan ini perintah, laksanakan pemilu tahun depan.
Titik habis.
Lain tidak, no way.
Tidak ada satupun diantara mereka yang berani ngomong, walau Ali sampai menyikut pinggang Sumiskun.
Ayo lawan, lawan !
Mereka malah tertunduk,kecut.
Seusai pertemuan, Ali dan Sumiskun mengajak para aktivis yang masih muda muda itu berkumpul di Tanah Abang.
“Keputusannya sudah begitu, pemilu harus dilaksanakan 1971” , kata Ali.
Sekarang mari kita cari solusi,cari cara memenangkan pemilu.
Sampai saat itu Suharto memang belum punya kendaraan politik.
Ali mengaku sejak tahun 1968 sudah menyarankan Suharto membuat partai sendiri.
Tapi Suharto tidak setuju.
Alasannya kalau bikin partai sendiri akan terjadi gejolak. Lagi pula tentara akan marah.
Percuma pula dia ikut mendirikan Sekber Golkar sebagai wadah kekaryaan bagi 250 organisasi yang anti PKI.
Lantas Suharto minta Ali dan kelompok Tenabang memanfaatkan Golkar sebagai kendaraan politik.
Tapi ini bukan pekerjaan gampang. Bukan Sim salabim. Tak gampang walaupun punya lampu Aladdin sekalipun.
Sekber Golkar sendiri belum memiliki struktur kelembagaan dan jelas.
Tak ada pilihan, caranya mereka harus menguasai Sekber Golkar.
Ali Murtopo dengan kemampuan lobbynya harus menggusur oknum pengurus Sekber Golkar yang bermasalah.
Wewenang menentukan kandidat untuk duduk di parlemen mereka kuasai.
Dibuat aturan supaya partai politik , tidak memiliki struktur kelembagaan sampai desa. Maksudnya agar para pemilih di akar rumput tidak tersentuh. Itu yang disebut politik massa mengambang (ploating mass) .
Ali juga menggalang massa mengambang dalam organisasi organisasi profesi yang dikendalikan Golkar antara lain Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) , Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
Tak peduli Subhan ZE tokoh NU protes kerena mereka (NU) tidak bisa menyentuh kaum Nahdiyin di kampung kampung.
Tapi dibalik itu tim Ali bergerak cepat.
Mereka menguasai dan memanfaatkan organisasi binaan militer. Salah satunya satuan satuan keamanan di desa (OPD atau OKD) yang sudah dibina secara informal oleh Koramil Koramil.
Mereka mendatangi rumah rumah penduduk menyebarkan propaganda bahwa hanya Golkar yang mampu menjamin stabilitas keamanan dan melaksanakan pembangunan di Indonesia.
Ancamanpun ditebar, bila tak mendukung Golkar bisa dicap sebagai Anti ABRI dan simpatisan PKI.
Hayo siapa berani ?
Lalu bagaimana hasilnya ?
Dalam pemilu 1971 (pemilu pertama era Orde Baru) Sekber Golkar memperoleh 34,3 juta suara atau 66% dan mendapat 263 kursi dari 360 kursi DPR.
Dan , ini adalah tonggak hegemoni Kekuasaan Suharto sampai tahun 1998.***
