Home / Kebijakan / Perdagangan

Sabtu, 7 Februari 2026 - 06:14 WIB

Lindungi UMKM: Zulfikar Demokrat Ultimatum Pemerintah Terkait “Banjir” Barang Impor Murah

koransakti - Penulis

koransakti.co.id, Jakarta- ​Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Zulfikar Hamonangan, melontarkan kritik keras terhadap pembiaran arus produk impor murah di platform online.

Ia menegaskan bahwa tanpa intervensi regulasi yang agresif, pasar digital Indonesia akan berubah menjadi “kuburan” bagi pelaku UMKM lokal.

*​Ancaman Nyata di Balik Harga Murah*

​Narasinya bukan sekadar soal kompetisi harga, melainkan soal keberlangsungan ekonomi rakyat. Zulfikar menekankan beberapa poin krusial yang harus segera di respons oleh pemerintah:

*​Praktik Predatory Pricing:* Masuknya barang impor dengan harga yang tidak masuk akal (di bawah modal produksi lokal) di anggap sebagai taktik untuk mematikan kompetitor domestik secara sistematis.

Baca juga :   DPR Tegaskan THR Wajib Cair H-14 Lebaran, Perusahaan Diminta Patuh Aturan

*​Ketidakadilan Regulasi:* Sementara UMKM lokal harus memenuhi berbagai standar dan pajak, produk impor seringkali masuk dengan celah regulasi yang lebih longgar di platform digital.

*​Kedaulatan Ekonomi:* Ketergantungan pada barang konsumsi impor melalui e-commerce di anggap mengancam kemandirian ekonomi nasional dalam jangka panjang.

*​Urgensi Tindakan Pemerintah*

​Zulfikar menuntut kementerian terkait untuk tidak hanya menjadi penonton di tengah gempuran produk asing. Ia mendesak adanya:

Baca juga :   Pemangkasan Anggaran MBG akan Hemat Rp235 Triliun

​Revisi Aturan Impor Digital: Memperketat pintu masuk barang konsumsi yang sudah bisa di produksi di dalam negeri.

​Penerapan Ambang Harga: Menetapkan batas bawah harga untuk melindungi nilai jual produk perajin dan pengusaha lokal.

*​Audit Platform Marketplace:*

Memastikan penyedia layanan e-commerce memprioritaskan etalase produk lokal ketimbang barang impor.

​”UMKM adalah benteng terakhir ekonomi kita. Jika pemerintah tidak segera membatasi produk murah dari luar, kita secara tidak langsung sedang membiarkan ekonomi rakyat di hancurkan oleh mesin produksi asing,” ujar Zulfikar dengan nada tegas.

Berita ini 19 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Kebijakan

Pemerintah Kaji Pensiun Fully Funded untuk ASN
Pemkot Sungai Penuh Larang Siswa SD dan SMP Bawa Kendaraan Bermotor ke Sekolah

Kebijakan

Pemkot Sungai Penuh Larang Siswa SD dan SMP Bawa Kendaraan Bermotor ke Sekolah

Kebijakan

Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan, Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan Nasional

Kebijakan

Ketika Loyalitas Tak Diakui: Diskriminasi Administratif dalam Reformasi ASN

Ekonomi

Indonesia Swasembada Ayam dan Telur Berhasil Tembus Pasar Ekspor

Kebijakan

Kemenko Polkam Perkuat Digitalisasi Perlinsos Berbasis Data Kependudukan Nasional

Kebijakan

Kapolri Larang Pesta Kembang Api Tahun Baru 2026

Kebijakan

WFA Jelang & Usai Lebaran 2026, Ini Aturannya