Sebuah Analisis Kinerja Pemerintah Kota Sungai Penuh
*Oleh: Syukria Darma, Waka Bidang Daerah PWI JAMBI*
Koransakti.co.id- Parkir itu soal sepele. Cuma Rp 2.000 untuk motor, Rp 3.000 untuk mobil. Tapi kalau di kumpulkan setiap hari, dari pasar, dari rumah sakit, dari terminal, dari depan toko, dari jalan-jalan protokol, nilainya bisa miliaran rupiah dalam setahun.
Itulah yang seharusnya jadi PAD Kota Sungai Penuh. Pendapatan Asli Daerah yang tidak perlu menunggu transfer dari pusat. Uang yang bisa di pakai untuk memperbaiki jalan, membayar gaji, membangun drainase, dan membantu rakyat miskin.
Tapi sayangnya, sampai hari ini, PAD parkir di Kota Sungai Penuh itu masih jauh dari potensi. Bukan karena tidak ada kendaraan. Kendaraan makin banyak. Bukan karena tidak ada Perwako. Perwako tentang parkir itu sudah ada. Masalahnya ada di satu hal: *Lemahnya kinerja ASN dalam pengawasan dan penindakan.*
Perwako sudah di buat, tapi tidak di tegakkan. Jukir liar di biarkan. Jukir resmi tidak di awasi. Setoran tidak jelas. Dan pada akhirnya, yang rugi adalah kas daerah.
Ini analisisnya.
1. PERWAKO ADA, TAPI HANYA JADI KERTAS DI LACI
Ini masalah pertama dan paling klasik di Sungai Penuh.
Pemerintah Kota sudah menerbitkan Peraturan Walikota tentang Retribusi Parkir. Di dalamnya sudah di atur jelas: di mana titik parkir resmi, berapa tarifnya, siapa yang boleh memungut, bagaimana cara setor ke kas daerah, dan apa sanksi bagi yang melanggar.
Tapi di lapangan, Perwako itu seperti tidak ada.
Faktanya, coba Bapak jalan sore di Pasar Tanjung Bajure, di depan RSUD H. A Thalib atau di Jalan Jenderal Sudirman. Bapak akan lihat:
Ada yang memungut parkir tapi tidak pakai karcis, tarifnya semaunya, Rp 2.000 jadi Rp 3.000, mengaku jukir resmi, tapi tidak punya SK dan tidak setor ke Dinas Perhubungan. Ada juga yang parkir di badan jalan, bikin macet, tapi tidak ada yang menindak.
Pertanyaannya: Di mana ASN pengawasnya? Di mana Satpol PP? Di mana Dinas Perhubungan?
Perwako tanpa penindakan itu sama saja dengan himbauan. Tidak ada wibawanya. Dan kalau Perwako tidak punya wibawa, rakyat tidak akan patuh, jukir liar akan makin berani.
2. PENGAWASAN LEMAH: ASN HANYA DATANG SAAT ADA RAZIA, BUKAN SETIAP HARI
Ini penyakit kedua.
Pengawasan parkir di Sungai Penuh itu masih bersifat insidentil, bukan rutin. Artinya, ASN baru turun kalau ada perintah dari atasan, kalau ada kunjungan, atau kalau sudah viral di Facebook.
Padahal parkir itu terjadi setiap hari, dari jam 07.00 pagi sampai jam 21.00 malam.
Bagaimana mungkin pengawasan bisa efektif kalau petugasnya hanya datang seminggu sekali? Bagaimana mungkin jukir bisa tertib kalau dia tahu, “Ah, petugasnya paling datang hari Senin saja, hari lain aman”?
Akibatnya, banyak titik parkir yang sebenarnya potensial, tapi tidak pernah terpantau. Setoran yang masuk ke kas daerah hanya sebagian kecil. Sisanya? Entah ke mana.
Di sinilah letak kebocoran PAD yang paling besar. Bukan karena korupsi besar-besaran. Tapi karena pembiaran kecil-kecilan yang di lakukan setiap hari, oleh banyak orang, dan di biarkan oleh ASN yang seharusnya mengawasi.
3. PENINDAKAN TUMPUL: TEGAS KE RAKYAT KECIL, LEMBEK KE YANG PUNYA BEKING
Ini yang paling di rasakan masyarakat.
Kalau yang melanggar itu pedagang kecil, tukang parkir yang tidak punya beking, penindakan itu cepat. Langsung di tegur, langsung di usir, langsung di sita karcisnya.
Tapi kalau yang melanggar itu jukir yang di bekingi oknum, atau parkir liar di depan toko milik orang kuat, atau parkir di lahan milik pejabat, penindakan itu tiba-tiba hilang. Tiba-tiba petugasnya tidak ada. Tiba-tiba alasannya: “Kami sudah tegur secara lisan, Pak.”
ASN di Sungai Penuh itu bukan tidak tahu siapa jukir liar itu. Mereka tahu, hafal namanya, siapa bekingnya, tapi tidak berani menindak.
Kenapa tidak berani? Ada 3 alasan:
*Pertama, takut mutasi.* ASN takut kalau menindak orang kuat, besok dia di pindahkan ke tempat yang jauh.
*Kedua, tidak ada dukungan pimpinan.* ASN di lapangan merasa tidak di dukung. Kalau dia menindak, dia jalan sendiri. Kalau ada masalah, pimpinan cuci tangan.
*Ketiga, ada konflik kepentingan.* Ini yang paling pahit. Ada oknum ASN yang justru ikut menikmati hasil parkir liar itu. Dia dapat jatah dari jukir. Makanya dia pura-pura tidak tahu.
Selama penindakan masih tebang pilih seperti ini, Perwako itu tidak akan pernah tegak di Sungai Penuh.
4. SISTEM SETORAN MASIH MANUAL, MUDAH DI MANIPULASI
Ini soal teknis, tapi sangat menentukan PAD.
Sampai hari ini, sistem setoran parkir di Sungai Penuh masih banyak yang manual. Jukir memungut uang tunai, lalu menyetor dengan sistem target harian atau bulanan. Tidak ada QRIS, tidak ada karcis elektronik, tidak ada sistem yang bisa di lacak secara real time.
Apa akibatnya?
Jukir bisa melaporkan hanya 50 kendaraan, padahal yang parkir 150 kendaraan. Selisih 100 kendaraan itu masuk ke kantong pribadi.
ASN pengawas juga tidak bisa membuktikan. Karena tidak ada data. Tidak ada CCTV yang menghitung kendaraan. Tidak ada aplikasi.
Ini bukan lagi soal kejujuran. Ini soal sistem yang memang memberi peluang untuk tidak jujur.
Kota lain sudah bergerak ke parkir digital. Di Kota Jambi, di Padang, di Bukittinggi, mereka sudah mulai pakai karcis elektronik dan QRIS. Kenapa Sungai Penuh masih bertahan dengan sistem manual yang bocor ini?
Jawabannya sederhana: Karena sistem manual itu menguntungkan bagi mereka yang menikmati kebocoran.
5. DAMPAKNYA: PAD BOCOR, PELAYANAN JALAN DI TEMPAT
Akibat dari semua kelemahan ini, dampaknya bisa kita lihat jelas:
*a. PAD Parkir Tidak Pernah Capai Target.*
Setiap tahun, target PAD parkir di pasang. Setiap tahun, realisasinya tidak pernah tercapai 100%. Padahal kendaraan makin banyak, titik parkir makin banyak. Logikanya, PAD harusnya naik. Tapi kenyataannya stagnan, bahkan turun.
*b. Kota Jadi Semrawut dan Macet.*
Karena parkir liar di biarkan, badan jalan di pakai untuk parkir. Jalan yang seharusnya 2 jalur, jadi 1 jalur karena di pakai parkir di kiri kanan. Macet di mana-mana. Kecelakaan meningkat.
*c. Rakyat Kecewa dan Tidak Percaya.*
Rakyat bayar parkir, tapi tidak dapat karcis, tidak dapat jaminan keamanan. Kalau motornya hilang, siapa yang tanggung jawab? Tidak ada. Akhirnya rakyat berpikir: “Untuk apa bayar parkir kalau uangnya tidak masuk ke kas daerah, dan motor saya juga tidak di jaga?”
Kepercayaan rakyat kepada pemerintah kota pun runtuh pelan-pelan.
LALU, APA SOLUSINYA?
Kalau Walikota Sungai Penuh mau serius meningkatkan PAD dari parkir, tidak perlu studi banding ke luar negeri. Cukup lakukan 5 hal ini dari sekarang:
*1. Tegakkan Perwako Tanpa Tebang Pilih.*
Buat tim gabungan Dishub + Satpol PP + BPKAD yang kerjanya khusus mengawasi parkir setiap hari, bukan hanya saat razia. Dan tegakkan ke semua orang, termasuk yang punya beking. Kalau ada ASN yang takut menindak karena ada beking, ganti ASN-nya.
*2. Digitalisasi Total Parkir.*
Wajibkan semua titik parkir resmi pakai QRIS dan karcis elektronik. Pasang CCTV di titik-titik utama. Buat aplikasi yang bisa di pantau langsung oleh Walikota dari HP-nya: hari ini berapa kendaraan parkir, berapa uang masuk. Kalau sistem sudah digital, tidak ada lagi ruang untuk manipulasi.
*3. Tertibkan Jukir, Beri Identitas Jelas dan Gaji yang Layak.*
Jukir itu jangan hanya di jadikan sapi perah. Beri mereka SK resmi, rompi, ID card, dan target setoran yang wajar. Kalau jukir resmi itu sejahtera, dia tidak akan lagi main curang. Tapi kalau jukir liar, tindak tegas dan jangan beri ampun.
*4. Buat Sanksi yang Jelas untuk ASN yang Lalai.*
Kalau ada ASN pengawas yang terbukti membiarkan parkir liar, beri sanksi. Mulai dari teguran tertulis, sampai mutasi dan penurunan jabatan. ASN itu di gaji dari uang rakyat. Kalau dia tidak mau mengawasi, untuk apa dia di gaji?
*5. Buka Data PAD Parkir ke Publik.*
Setiap bulan, umumkan di media sosial Pemkot: target PAD parkir bulan ini sekian, realisasi sekian, titik mana yang bocor. Kalau data di buka, rakyat akan ikut mengawasi. Dan ASN yang malas akan malu sendiri.
PENUTUP
Parkir itu bukan soal uang kecil. Parkir itu adalah cermin kinerja pemerintah kota.
Kalau urusan parkir yang kecil saja tidak bisa di tertibkan, bagaimana mau menertibkan urusan yang besar seperti pasar, terminal, dan perizinan?
Walikota Sungai Penuh sekarang punya kesempatan untuk membuktikan: bahwa ASN di Sungai Penuh itu bukan ASN yang lemah, tapi ASN yang berani menegakkan aturan.
Jangan lagi jadikan Perwako hanya sebagai pajangan di laci. Jadikan Perwako sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat lewat PAD yang bocornya di tutup.
Karena pada akhirnya, PAD yang bocor itu bukan hanya uang yang hilang. Tapi kepercayaan rakyat yang hilang.
“Perwako yang tidak di tegakkan itu lebih berbahaya daripada tidak ada Perwako sama sekali. Karena dia mengajarkan rakyat bahwa aturan itu bisa di beli dan bisa di langgar”.
Baca juga: Dishub Sungai Penuh Tegaskan Aturan Resmi Retribusi Parkir
Affan Ajak Masyarakat Jadikan HUT ke-18 Sungai Penuh Momentum Perkuat Pembangunan















