Home / Opini

Rabu, 29 April 2026 - 23:05 WIB

Apakah sekitar Rp 1.600 triliun hasil ekspor sawit dan tambang kembali ke Indonesia?

koransakti - Penulis

Koransakti.co.id- Menarik dan mendalam sekali makna pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada saat meresmikan proyek hilirisasi strategis nasional, seperti di kutip media 29 April 2026: “Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat, tapi mereka begitu berhasil, hasil usahanya tidak di tempatkan di Indonesia.”

Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa sumber daya alam Indonesia dan akses dana perbankan hanya di nikmati oleh segelintir orang. Hasil dari pengerukan SDA Indonesia di simpan di luar negeri. Bukan untuk kepentingan nasional Indonesia.

Walau pemerintah sudah menerbitkan PP No 8 Tahun 2025 yang mewajibkan hasil ekspor SDA di simpan di Indonesia, namun kenyataan berkata lain.

Baca juga :   Menjauhi Ghibah dan Suudzon: Sikap Orang Berkelas

Pada periode 2025–awal 2026 hanya Rp 381 triliun dari target Rp 1.600 triliun yang kembali ke Indonesia.

Banyak alasan yang dibuat mengapa dana hasil ekspor tidak kembali ke Indonesia: bunga simpanan di luar negeri lebih tinggi; merasa lebih aman dan stabil menyimpan dana pada bank internasional di luar negeri; kebutuhan operasional (kalau hanya untuk operasional dapat di pahami, tapi tidak semua juga hasil ekspor untuk operasional); dan pajak di luar lebih rendah.

Bukan hanya uang hasil ekspor yang di simpan di luar negeri oleh perusahaan besar yang mengeruk kekayaan alam di Indonesia, tapi juga sebagian besar kantor pusatnya berada di Singapura, bukan di Jakarta.

Bahkan kalau kita berjalan di Munchen, Jerman: properti yang paling prestisius di kota tersebut merupakan investasi pengusaha asal Indonesia yang menikmati konsesi perkebunan yang luas di Indonesia.

Walau uang tidak mengenal bangsa, namun rasa memiliki dan nasionalisme tetap harus di tunjukkan dengan komitmen nyata terhadap kepentingan bangsa Indonesia. Negara harus tegas menerapkan PP No 8 Tahun 2025.

Semoga berhasil dan rupiah semakin menguat. InsyaAllah.

Baca juga :   Dilema Kepemimpinan Prabowo: Antara Menjaga Kekuasaan dan Menjawab Aspirasi Demokrasi

Penulis:

Baca juga : Mata Uang Rupiah Sakit: Siapa yang Paling Bertanggung Jawab?

Nilai Perdagangan Indonesia-Rusia 2025: US$ 5 Miliar

 

 

 

Berita ini 37 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Opini

Pasien BPJS Bukan Gratisan : Setiap Bulan Klaim yang dibayar ke RS Rp 16,5 Triliun

Opini

Keracunan MBG Terjadi Lagi: Hadapi dengan Rasional dan Solusi

Keuangan

“Lapangan Banteng” Top Ekonomi Tumbuh 5,61% : Gubernur BI Keteteran Rupiah Nyungsep Rp 17.400.

Opini

Merosotnya Industri Mobil Jerman : Terlambat switch ke mobil listrik?

Opini

Mengenakan Biaya ke Setiap Kapal yang Melewati Selat Malaka: Berisiko Tinggi

Opini

“Serigala Berbulu Domba”: Hati-Hati Mempercayakan Dana

Opini

Sejak Tahun 1500 an, Warga India Hadir di tengah Kota Pariaman

Opini

Cara Bertani Kembali ke Alam