Political Will Penegakkan Hukum Era Presiden Prabowo Subianto Sangat Tinggi dan Tanpa Kompromi
Koransakti.co.id- Minggu pertama di bulan Juni 2026 masyarakat Indonesia di kejutkan dengan tindakan hukum terhadap Kepala BGN (Badan Gizi Nasional), dua wakilnya, serta Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan.
Peristiwa ini menjadi hattrick tindakan hukum terhadap anggota Kabinet Merah Putih (Dua Wamen Imigrasi dan Tenaga Kerja, serta satu Kepala Badan setingkat menteri).
Kita melihat Penegakkan Hukum di Era Presiden Prabowo di lakukan secara tegas: Tegak Lurus Tanpa Kompromi.
Presiden Prabowo Subianto pada 3 Juni 2026 di Sentul, Kabupaten Bogor, menegaskan komitmen kepada penegak hukum dan Pimpinan APIP: “Apa yang di butuhkan, kalau perlu tambahan personil, dukungan lain, termasuk anggaran, saya penuhi”.
Secara implementatif, political will ini di ikuti jajaran menteri. Menko Hukum, HAM, dan Imipas Prof. Yusril Ihza Mahendra bersama Menteri Sekretaris Negara menyatakan keprihatinan sekaligus dukungan penuh terhadap proses hukum terhadap eks petinggi BGN dan eks Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Ini bukti nyata: Hukum benar-benar di tegakkan sekaligus membenamkan ungkapan “Hukum Tajam Kebawah Tumpul Keatas”
Berbeda dengan Era dahulu: No viral No justice. Bahkan Petugas yang Menjalankan Tugas Negara pernah terkena kriminalisasi. Terutama jika kasus ini di lingkaran kekuasaan.
Sekarang di bawah Presiden Prabowo Subianto penegakkan hukum mendapat dukungan sangat besar.
Kita berharap momen ini di gunakan untuk menuntaskan semua kasus yang belum terselesaikan sehingga pemerintahan yang bersih dapat terwujud.
Dalam konteks kasus Petinggi BGN dan Wamen Imipas kita ikut prihatin. Karena BGN Lembaga yang mendapat alokasi anggaran Rp 268 triliun: bertugas untuk meningkatkan gizi siswa dan mencegah stunting. Sedangkan Imigrasi adalah Lembaga vital: Gerbang terdepan menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan orang asing masuk dan keluar wilayah hukum Indonesia.
Sikap masyarakat sejalan dengan pemerintah: Mendukung penuh proses hukum yang berjalan.
Kita yakin penegakkan hukum menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan prasyarat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. InsyaAllah
Penulis: 
